Yogyakarta, 26 Agustus 2026 — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) melalui kiprah di bidang olahraga. Dua mahasiswa FH UAD yang tergabung dalam Tim Futsal Universitas Ahmad Dahlan berhasil meraih Juara 2 dalam ajang SuperSoccer Euro Futsal Championship 2026.

Prestasi tersebut diraih dalam rangkaian Futsal Campus City Playoff Yogyakarta 2026. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa F

H UAD tidak hanya memiliki prestasi di bidang akademik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan berkompetisi di bidang olahraga.

Dua mahasiswa FH UAD yang turut mengantarkan Tim Futsal UAD meraih posisi runner-up tersebut adalah Afdhal Rafli Dwi Rizqullah P. (24380241990) yang berperan sebagai pemain dan Dika Pratama Putra (2500024102) yang berperan sebagai pengurus tim.

Dalam kompetisi tersebut, Tim Futsal Universitas Ahmad Dahlan menunjukkan semangat juang, kekompakan, dan sportivitas hingga berhasil mengamankan posisi peringkat kedua. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa UAD untuk terus mengembangkan bakat dan meraih prestasi di berbagai bidang.

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diraih oleh Afdhal Rafli Dwi Rizqullah P. dan Dika Pratama Putra bersama Tim Futsal UAD. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Selamat atas 

pencapaian luar biasa! Terus berprestasi dan mengharumkan nama Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2026 — Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Ruang Jurnal Fakultas Hukum UAD dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara kedua fakultas, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum, penelitian, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh perwakilan pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Penandatanganan ini menandai komitmen bersama kedua institusi untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan hukum.

Kerja sama antarfakultas diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik melalui penyelenggaraan kegiatan akademik, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, penelitian bersama, publikasi ilmiah, seminar dan diskusi ilmiah, maupun berbagai program pengembangan kapasitas sivitas akademika.

Sinergi antara Fakultas Hukum UAD dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring perguruan tinggi hukum di Yogyakarta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi akademik sekaligus merespons perkembangan dan kebutuhan hukum di tengah dinamika masyarakat.

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kedua fakultas berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

FH UAD Jalin Kerja Sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Yogyakarta – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) kembali memperkuat jejaring kelembagaan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Lab Jurnal Fakultas Hukum UAD dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta perwakilan kedua institusi.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga peradilan, khususnya dalam pengembangan kajian hukum, penelitian, pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan peradilan.

Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kolaborasi, penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong pengembangan kebijakan hukum dan peradilan yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

Melalui kerja sama ini, FH UAD dan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI diharapkan dapat saling mendukung dalam pelaksanaan berbagai program, seperti penelitian bersama, seminar dan diskusi ilmiah, pengembangan publikasi akademik, serta penguatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

FH UAD terus berkomitmen untuk membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan hukum yang unggul dan berdaya saing. Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu hukum, institusi, maupun masyarakat luas.

Yogyakarta – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Reformasi KUHP dan KUHAP: Menata Ulang Sistem Hukum Pidana Nasional” pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di Ruang Audio Visual Museum Muhammadiyah Kampus IV UAD, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, meliputi dosen, mahasiswa, advokat, serta masyarakat umum. Penyelenggaraan seminar ini sekaligus menjadi bentuk implementasi kerja sama kelembagaan antara Fakultas Hukum UAD dengan Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah serta Community of Criminal Law Study (CLI) dalam rangka penguatan kajian dan pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Seminar nasional ini menghadirkan para narasumber kompeten di bidang hukum pidana, yakni Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua MHH PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), serta Dr. Mufti Khakim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UAD. Kegiatan ini dimoderatori oleh Sahran Hadziq, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana FH UAD.

Dalam pemaparannya, para narasumber menegaskan urgensi reformasi KUHP dan KUHAP sebagai fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Diskusi juga mengulas berbagai tantangan normatif dan implementatif dalam sistem peradilan pidana pasca lahirnya aturan baru.

Dekan Fakultas Hukum UAD, Dr. Mufti Khakim, S.H., M.H., menyampaikan bahwa seminar ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga bentuk nyata sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga mitra dalam mendukung pembaruan hukum nasional. “Kolaborasi dengan MHH PP Muhammadiyah dan CLI (Criminal Law Institute) diharapkan mampu memperkuat kontribusi akademik dan praktis Fakultas Hukum UAD dalam merespons dinamika hukum pidana di Indonesia,” ungkapnya.

Melalui seminar nasional ini, FH UAD berharap dapat mendorong lahirnya pemikiran kritis serta rekomendasi konstruktif yang bermanfaat bagi pengembangan sistem hukum pidana nasional, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang hukum.

Yogyakarta – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Yogyakarta pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Bersama Fakultas Teknologi Industri (FTI) UAD dan dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, serta perwakilan dari Kementerian HAM.

Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam perspektif akademik dan praktik kebijakan publik. Melalui forum ini, FH UAD dan Kementerian HAM Perwakilan Yogyakarta membahas berbagai isu strategis HAM, termasuk peran perguruan tinggi dalam mendukung perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Perwakilan Kementerian HAM Perwakilan Yogyakarta dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya sinergi antara institusi pemerintah dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penguatan budaya sadar HAM. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran vital dalam membangun kesadaran kritis, riset berbasis HAM, serta advokasi kebijakan yang berkeadilan.

Sementara itu, pihak Fakultas Hukum UAD menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kegiatan diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi kolaborasi berkelanjutan antara FH UAD dan Kementerian HAM Perwakilan Yogyakarta.

Melalui kegiatan ini, FH UAD menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan hukum yang responsif terhadap isu-isu HAM serta aktif berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berdampak.