Yogyakarta – Sobirin Malian Dosen FH UAD kembali menuangkan gagasan ke dalam sebuah karya buku. Buku tersebut berjudul, “Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia”. Sobirin Malian merupakan salah satu Dosen FH UAD yang aktif menulis, baik jurnal, opini maupun buku. Bahkan Sobirin Malian merupakan Direktur Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta.

Buku yang diterbitkan membahas terkait lembaga-lembaga negara di Indonesia, “penting untuk mengevaluasi terus menerus lembaga negara terutama fungsi dan wewenangnya, karena tiap lembaga rentan terjebak pada pengaruh pemerintah. Lembaga independen pun tak jarang terperangkap oleh politiking pemerintah, seperti sekarang ada niatan memundurkan pemilu. Lembaga tidak cukup cepat merespon isu yang seharusnya bisa diredam. Akibatnya lembaga tersebut seperti kehilangan kekuatan, padahal  konstitusi atau UU memberi kewenangan yang jelas. Dalam kondisi demikianlah lembaga mudah terjebak a buse of power”, kata Sobirin Pada Senin (07/03/2021).

Yogyakarta – Rabu 2 Maret 2022 Dosen FH UAD Sobirin Malian menjadi narasumber dalam bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu. Acara tersebut mengusung tema, “Aspek Hukum Tindak lanjut DPRD Berkaitan dengan LKPJ Kepala Daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini Lembaga Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LMP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN Yogyakarta menyelenggarakan acara ini, yang bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut materi yang disampaikan narasumber ialah, berkaitan dengan LKPJ sebagai mekanisme akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah. “Problem utama kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah adalah tidak sejalan dalam memperjuangkan konstitusi dan memang aturan hukumnya menyatakan rekomendasi DPRD dapat diabaikan oleh Walikota. Oleh karena itu, perlu duduk bersama antara DPRD dan Kepala Daerah agar rakyat tidak menjadi korban”, kata Sobirin Malian pada Rabu (02/03/2022).

Yogyakarta – Pada Sabtu 26 Februari 2022, Ilham Yuli Isdiyanto Dosen FH UAD dan sekaligus Ketua Lembaga Mediasi Desa Panggungharjo menjadi salah satu narasumber pada Mimbar Desa Merdeka#20 yang ditayangkan oleh TV Desa. Pada acara tersebut bertemakan, “Apa Untungnya Jadi Masyarakat dan Pegiat Desa Sadar Hukum?”.

Pada kesempatan itu narasumber menyampaikan materi yang dimulai dari sejarah dan keresahan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Pada tahun 2012 saya resah dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, yang berkaitan dengan bagaimana pola hukum berjalan dan bagaimana sistem hukum itu berjalan. Parahnya di Indonesia tidak ada sejarawan hukum, sehingga aspek hukum kita terhenti di masa lalu dan setiap membaca sejarah hukum semuanya itu terhenti pada era-era kolonial. Pada Tahun 2012-2014 melakukan penelitian tentang sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Saya banyak menggali dokumen sejarah pada era Sriwijaya, Majapahit dan era kemerdekaan”, tutur Ilham Yuli Isdiyanto dalam acara Mimbar Desa Merdeka#20 pada Sabtu (26/02/2022).

“Hukum dan masyarakat mengalami distorsi dan alienasi. Distorsi artinya hukum tidak terpahami oleh masyarakat, masyarakat tidak memahami hukum, sedangkan alineasi artinya masyarakat terasingi oleh hukum. Sejak kapan hukum selalu diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, maksud hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat”, tambah Ilham.

“Pada disertasi Prof. A. Hamid S. Attamimi selaku Dosen FH UI, menyatakan bahwa kontruksi Republik Indonesia berangkat dari republik desa, apabila meninggalkan desa sama saja menegasikan Republik Indonesia. Pada konteks desa, dalam Undang-Undang Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, apabila tidak diselesaikan ada sanksi administrasi, berdasarkan dasar inilah kemudian kita di Panggungharjo membentuk lembaga mediasi desa. Lembaga mediasi desa memiliki tiga fungsi, yaitu : 1). Fungsi mediatif, yaitu menyelesaikan masalah di desa, negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan di desa. 2). Konsultatif, yaitu masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan konsultasi kepada lembaga mediasi desa dan lembaga desa bisa diisi oleh orang-orang hukum serta dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten. 3). Fungsi perlindungan, yaitu berkaitan dengan bagaimana desa sebagai jaring pengaman sosial dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pentingnya lembaga mediasi pada desa”, tutup Ilham.