Berita Archives - Laman 20 dari 31

JURNAL NOVELTY FH UAD MENDAPATKAN AKREDITASI SINTA 2

Januari 2, 2020/in Berita /by Tim Humas

Tampilan Laman Website Jurnal Hukum Novelty

Bantul – Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh berkah bagi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD), setelah mendapatkan akreditas A Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kini giliran Jurnal Hukum Novelty FH UAD yang mendapatkan akeditasi Sinta 2 (Science and Technology Index) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia.

Fauzan Muhammadi selaku Managing Editor Jurnal Hukum Novelty

Fauzan Muhammadi selaku Managing Editor Jurnal Hukum Novelty menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas capaian ini, tidak lupa ia menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak baik stakeholder, dosen dan mahasiswa yang turut serta mendukung pengembangan jurnal selama ini.

Perlu diketahui, Jurnal Novelty pertama kali terbit tahun 2016 hingga kini telah mendapatkan akreditas Sinta 2 adalah capaian yang perlu untuk disyukuri. Perjuangan oleh Tim Jurnal Hukum Novelty selama beberapa tahun ini telah dibayar oleh hasil sesuai target.

Akreditasi Jurnal di Universitas Ahmad Dahlan

Akreditasi Sinta 2 untuk Jurnal Hukum Novelty didasarkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019 dimana memuat lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36/E/KPT/2019. (ih)

Mahasiswa FH UAD Melakukan Study Banding ke DPD DIY

Desember 11, 2019/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta (10/12/2019) – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) melaksanakan kegiatan “Study Lapangan” pada Mata Kuliah Politik Ketatanegaraan dengan Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H. M.H selaku Dosen Pengampu. Study Lapangan kali ini dilaksanakan di Gedung DPD RI D.I Yogyakarta bersama dengan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga pada hari selasa, 10 Desember 2019. Kegiatan ini bertema “Peran dan Fungsi DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia” Kegiatan ini bertujuan supaya Mahasiswa lebih mahir mengimplementasikan Teori yang diberikan ketika didalam kelas dengan Terjun langsung mengenal bagaimana Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipaparkan oleh pihak DPD D.I Yogyakarta.

Kegiatan ini berlangsung pada pukul 09:00-11:30 WIB, Rangkaian Kegiatan ini dimulai dengan Pembukaan, Do’a, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Sambutan dan Penyerahan Mahasiswa peserta kuliah lapangan, kemudian sambutan oleh perwakilan DPD RI sekaligus penyampaian Materi Perkuliahan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Dr.Hj Siti Fatimah, S.H. M.Hum selaku dosen pengampu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Sambutan dari Ibu Nilam Putri Dewanti.

Kemudian acara selanjutnya yaitu Penyampaian Materi kuliah oleh Bapak M.Wajdi Rahman, S.IP, M.Si. selaku Staf Ahli Anggota DPD RI. Bapak M.Wajdi Rahman, S.IP, M.Si menyampaikan materi tentang Kinerja DPD RI, Pengenalan DPD dan DPR kepada mahasiswa, serta Peran Strategis yang diharapkan dari DPD.

Saat dibuka nya sesi tanya jawab juga penyampaian pendapat oleh perwakilan mahasiswa, Faridahtul Hasanah (semester 5) dan Muhammad Zuhri Fadli (semester 3) mengajukan pertanyaan “ terkait dengan 4 orang jumlah anggota DPD perprovinsi, menurut Farida belum menyeluruh untuk mengawasi. Apakah dengan 4 anggota ini dapat bekerja maksimal terhadap kabupaten/kota di yogyakarta? Selanjutnya bagaimana dengan anggota DPD yang tidak terikat partai politik? “ dan pertanyaan dari Fadli yaitu “Apa solusi dari DPD atas problematika kekeringan yang terjadi di wilayah desa?”.

Penjelasan jawaban dari pertanyaan mahasiswa dan seluruh tanggapan dari bapak Wajdi sangat jelas dan memberi wawasan kepada pendengar, sehingga Study Lapangan tersebut sangat menambah Ilmu dan Pengetahuan terkait DPD RI. (DL)

FH UAD Terjunkan 86 Mahasiswa Kuliah Praktek Peradilan di PN Bantul

Desember 9, 2019/in Berita /by Tim Humas

Bantul (9/12/2019). Fakultas Hukum Univeristas Ahmad Dahlan (FH UAD) menerjunkan 86 mahasiswa untuk observasi di Pengadilan Negeri Bantul pada hari senin, 9 Desember 2019. Hal ini sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman antara FH UAD dengan PN Bantul sebelumnya. Acara penerjunan pada hari Senin, 9 Desember 2019 di PN Bantul, dari FH UAD diwakili oleh Kepala Lab Ilmu Hukum Mufti Khakim, S.H.,M.H., didampingi staf lab hukum Nurkholik S.H. Pengadilan Negeri Bantul diwakili oleh Humas dan Juga Hakim PN Bantul Koko Riyanto, S.H., M.H. Hadir perwakilan dari 5 kelompok mahasiswa yang akan melakukan observasi dalam penerjunan tersebut.

Penerjunan 86 mahasiswa FH UAD di PN Bantul merupakan bagian dari materi mata kuliah praktek Peradilan Pidana. Mahasiswa akan melakukan observasi pada proses pengadilan berlangsung selama tiga minggu. Tujuan dari kegiatan ini agar mahasiswa bisa melihat secara langsung proses pengadilan sehingga mereka secara nyata mengalami penerapan teori-teori hukum pidana materiil mapun formil dilapangan ujar Mufti. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari FH UAD memohon PN Bantul agar bisa menugaskan beberapa hakim sebagai pembimbing dalam kegiatan ini, sehingga nantinya kalau ada kesulitan atau ketidak pahaman mahasiswa tentang proses beracara dipengadilan bisa diberikan penjelasan secara langsung. Akhir kegiatan observasi para pembimbing juga dimohonkan bisa memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan observasi.

Koko selaku Humas dan juga salah satu hakim pembimbing dengan senang hati akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa FH UAD. PN Bantul dalam rangka peningkatan pelayanan dan zona integritas berharap agar para mahasiswa dan kalangan kampus bisa memberikan masukan pada PN Bantul sehingga bisa optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Menurut Koko dinyatakan bahwa PN Bantul menunjuk 3 orang hakim sebagai pembimbing para mahasiswa untuk melakukan observasi. Pada prinsipinya PN Bantul akan membantu seoptimal mungkin para mahasiswa FH UAD yang akan melakukan observasi. (uk)

FH UAD Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dengan Pengadilan Negeri Bantul

Desember 9, 2019/in Berita /by Tim Humas

Bantul (3/12/2019). Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) Rahmat Hajir Nugroho, S.H., M.H hari selasa, tanggal 3 Desember 2019, didampingi oleh Kepala Laboratorium Hukum FH UAD Mufti Khakim dan Staf Lab Nurkholik menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Kegiatan di Bidang Pendidikan dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. Menurut Rahmat, kerjasama ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran Mahasiswa Fakultas Hukum UAD dan menjadi bagian dari mata kuliah praktek peradilan Pidana. Keterpaduan antara teori dan praktek menjadi bagian integral, sehingga mahasiswa bisa mengalami secara langsung pengalaman menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

Lebih lanjut Dekan FH UAD mengungkapkan bahwa kerjasama ini bukan hanya pada mata kuliah praktek peradilan akan tetapi akan ditindak lanjuti dengan program lain mulai dari penelitian dan pelatihan. Kerja sama ini juga sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri Bantul menyambut baik nota kesapahaman ini, hal ini juga sebagai wujud diterapkanya zona intergritas di PN Negeri Bantul, kata Alimin selaku Ketua PN Bantul.

PN Bantul siap sepenuhnya membantu dunia akademik seperti univeristas Fakultas Hukum yang melibatkan pengadilan negeri sebagai laboratorium ilmu hukum, para hakim juga siap membimbing melakukan observasi di PN Bantul. Harapan berikutnya semoga kerjasama ini memberikan hal positif pada kedua belah pihak. PN Bantul juga membutuhkan masukan terutama dalamaperbaikan pelayanan kepada masyarakat ujar ketua PN Bantul. Seandainya ada mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian maka dengan senang hati PN Bantul akan membantu. (uk)

FH UAD Menjalin Kerjasa Sama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Desember 5, 2019/in Berita /by Tim Humas

Jogja – (Selasa, 26 November 2019) Fakultas Hukum menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Penandatanganan kerjasama MOU Oleh Dekan Fakultas Hukum Rahmat Hajir Nugoho, S.H., M.H., didampingi Kepala Laboratorium Hukum Mufti Khakim, S.H., M.H, Staff Lab Hukum Nur Kholik, S.H. dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Budi Prasetyo, S.H., M.H. pada hari Senin, 25 November 2019 di PN Yogyakarta.

Rahmat Muhajir menyampaikan dalam sambutannya bahwa FH UAD kerjas sama ini memiliki arti penting bagi FH UAD dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan mahasiswa ilmu hukum. Mahasiswa ilmu hukum saat ini dituntut untuk memiliki keseimbangan kemampuan penguasaan pengetahuan ilmu hukum dipadukan dengan kemampuan dalam praktek hukum. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan mitra strategis bagi Fakultas Hukum UAD. Kerjasama yang dijalin pada bidang bimbingan praktek hukum, observasi beracara dipengadilan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan juga bimbingan kepada mahasiswa dalam melakukan magang atau praktek lapangan. Dalam waktu dekat ini FH UAD akan menerjunkan kurang lebih 180 mahasiswa untuk observasi di PN Yogyakarta sebagai bagian dari mata kuliah Praktek Peradilan Pidana, mahasiswa akan melakukan observasi selama tiga minggu.

Budi Prasetyo, S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyambut baik keinginan FH UAD untuk menjalin kerjasama, tentu PN Yogyakarta dengan senang hati akan membantu FH UAD dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa. PN Yogyakarta siap untuk menyedikan pembimbing-pembimbing bagi mahasiswa yang akan melakukan praktek lapangan. Tidak menutup kemungkinan dosen dan mahasiswa barangkali akan melakukan penelitian tentang putusan-putusan penadilan atau pelayanan di PN Yogyakarta dipersilahkan. Apalagi nanti ada masukan-masukan positif dari dunia kampus ke PN Yogyakarta. ini kerjasama yang positif dan sebagai upaya meningkatkan dan memperbaiki lembaga pengadilan. (uk)

Mahasiswa FH UAD Kembali Mendapat Emas dalam Ajang Tapak Suci Internasional

Desember 5, 2019/in Berita /by Tim Humas

Lampung – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Unit Kegiatan Mahassiwa (UKM) Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan (UAD) lewat Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung (UNILA), yaitu “ TAPAK SUCI INTERNATIONAL OPEN 2019” Pertandingan yang diselenggarakan pada tanggal 2 s/d 4 Desember 2019 ini berlangsung di UNILA. Kejuaraan bertaraf Internasional ini dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Karomani di Gedung Serbaguna kampus setempat, Senin (2/12/2019).

Kontingen atlet pencak silat Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berhasil meraih juara umum I kategori dewasa oleh Atlet kebanggaan kita, Zulfikar selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD).

Persiapan telah dilakukan Tim Tapak Suci sejak bulan lalu saat mengikuti kejuaraan di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, UKM Tapak Suci yang di bina oleh Bapak Gatot Sugiharto, S.H.,M.H ini sudah memiliki target berhasil dalam Kejuaraan Internasional saat ini. Dan terbukti Hasilnya Sangat sesuai dengan harapan. Kini, Tim Tapak Suci UAD sedang mempersiapkan untuk kembali mengukir sejarah di ajang Kompetisi dua tahunan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN) pada Februari 2020.

BEM FH UAD Menjadi Tuan Rumah Munas LEMHI IX

November 27, 2019/in Berita, Uncategorized /by Tim Humas

Yogyakarta– Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (BEM FH UAD) berhasil melaksanaan atau Tuan Rumah MUSYAWARAH NASIONAL IX Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia (LEMHI), yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 November 2019. Bentuk LEMHI yang telah disetujui adalah berbentuk Forum. Berdasarkan Musyawarah Nasional IX LEMHI telah dibentuk dan disahkan Standar Operasional Prosedur LEMHI.

Struktur Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia terdiri dari Koordinator Nasional Barat, Koordinator Nasional Tengah, dan Koordinator Nasional Timur. Dan masing-masing didalamnya terdapat Koordinator Wilayah Provinsi. Tuan Rumah Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa ke-X tahun 2020 adalah Universitas Hasanuddin.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Rektor UAD yakni Dr. Muchlas, M.T, tersebut ada beberapa agenda yang menjadi pokok musyawarah, mulai dari memilih dan menetapkan struktural lembaga sampai proses menetapkan program kerja tahunan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh BEM atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum yang terhimpun dalam satu payung yaitu LEMHI (Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia). Munas IX ini mengusung tema “Mengawal Integritas Penyelenggara Pilkada 2020”.

Kegiatan ini menghasilkan suatu kesepakatan yang salah satunya dari Komisi B yaitu Menetapkan Tema Besar Yakni “Penegakan Hak Asasi Manusia Dimasa Lalu, Sekarang Dan Yang Akan Datang”. Dan juga Membangun Relasi Dengan Instansi Berwenang Untuk Menjaga Lingkungan Hidup Guna Antisipasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini juga diisi dengan kegiatan Seminar Nasional pada tanggal 23 November 2019 dengan Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H dan Pemateri Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H. serta Dekan FH UAD Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. dan di moderatori oleh Heru Astar, S.H. (DL)

Community Of Criminal Law Study (CCLS) Menggelar Rapat Kerja dan Upgrading

November 20, 2019/in Berita /by Tim Humas

Bantul – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta memiliki Komunitas Komunitas untuk mengembangkan kemampuan dan pemikiran mahasiswa dalam akademik maupun non akademik. Salah satunya adalah Community Of Criminal Law Study (CCLS), yang baru saja mengadakan Rapat Kerja Dan Upgrading Ke-II Periode 2019/2020 pada tanggal 17 November 2019. Rapat kerja dan Upgrading berlangsung di Kampus II UAD, Ruang 403, dengan tema “Meningkatkan Nilai Perjuangan Dalam Menjalankan Roda Kepengurusan bagi kepengurusan Community of Criminal Law Study” .

CCLS merupakan komunitas akademik yang berada di Fakultas Hukum, komunitas ini mempunyai ciri khas yang fokus kepada pengkajian serta penelitian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Kegiatan CCLS yaitu diskusi/kajian yang menitikberatkan hukum pidana dan pendalaman teori. Diselenggarakannya Rapat Kerja dan Upgrading ini dihadiri oleh Pengurus Community of Criminal Law Study dan perwakilan Dosen dan Wakil Dekanat sebagaimana yang tercantum sebagai tamu undangan.

Ibu Dr.Norma Sari, S.H., M.hum. memberikan sambutan sebelum dimulainya pembahasan program kerja yang dipimpin oleh pimpinan sidang (Muhammad Asyraf) serta Upgrading yang diberikan oleh Pak Ilham Yuli Isdiyanto S.H., M.H. . Sekretaris/notulen dalam Rapat kali ini adalah Annisa Wahyu Nur Alfiyah dan dibantu oleh Zulhaikal Rumadhan selaku sekretaris 2.

Hasil keputusan dari pembahasan dan berbagai pertimbangan terhadap program kerja dalam agenda Rapat Kerja dan Upgrading periode ke-II antara lain Penetapan program kerja sesuai dengan visi misi fakultas hukum dan penetapan tanggal pelaksanaan, tujuan, capaian dari masing masing program kerja. Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari masukan seluruh anggota komunitas Community of Criminal Law Study. (DL)

FH UAD Melakukan Pelepasan 56 Wisudawan-Wisudawati

November 16, 2019/in Berita, Kemahasiswaan /by Tim Humas

Photo by CIA

Bantul – Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) Yogyakarta menggelar acara pelepasan wisudawan – wisudawati periode 2018-2019 yang diselenggarakan di Hotel Ros-in pada Kamis tanggal 14 November 2019. Acara ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Rahmat Muhajir Nugroho S.H., M.H, Wakil Dekan Dr. Norma Sari S.H., M.Hum, Kepala Prodi Wita Setyaningrum S.H., LL.M, Para Dosen dan orang tua mahasiswa.

Acara tersebut dibuka dengan pembacaan Kallam Illahi yang dilantunkan oleh wisudawan Obiem Duada Bayora, selanjutnya pembacaan Surat Keputusan (SK) Yudisium yang di bacakan oleh Wakil Dekan Dr. Norma Sari S.H., M.Hum.

Photo by CIA

Wisudawan terbaik dengan IPK 3,88 dengan masa kuliah 4 tahun 12 hari diraih oleh Bella Restuning Pertiwi yang dalam sambutannya menyatakan bahwa diterima di Universitas Ahmad Dahlan, menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan menjadi sarjana adalah sebuah prestasi dan kesuksesan yang patut di syukuri karena dibutuhkannya waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang Panjang. “Disitulah kita belajar dan memahami betul apa yang akan kita hadapi di dunia nanti, satu misi yang kami janjikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa Indonesia menjadi lebih baik dimasa depan!” Tandasnya.

Dalam sambutannya Rahmat Muhajir Nugroho S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada orang tua yang telah mempercayakan putra-putri mereka untuk menempuh pendidikan di FH UAD. “Hanya bisa mendokan agar kedepannya bisa tercapai cita-cita yang diinginkan dan Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, diharapkan calon wisudawan – wisudawati dapat berperan dalam membangun wilayahnya masing-masing dengan kompetensi dan tingkat keilmuan yang dimiliki, serta menjadi alumni yang bisa membanggakan nama almamater”. Menurutnya pelepasan wisudawan – wisudawati kali ini paling banyak sepanjang sejarah yaitu 56 mahasiswa yang akan di wisuda, karena biasanya wisudawan – wisudawati yang lulus per tahunnya hanya sekitar 18-20 an wisudawan – wisudawati.

Photo by CIA

Kegiatan ditutup dengan Doa dan sesi foto bersama antara mahasiswa, dosen dan orang tua mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan silaturahim antara calon wisudawan – wisudawati dan keluarga besar FH UAD dapat terus terjalin secara harmonis. (NA)

BAKAD Menggelar Diskusi Menyoal Wacana Perppu KPK

November 10, 2019/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta –Barisan Anti Korupsi Ahmad Universitas Dahlan (Bakad UAD) mengadakan Acara Diskusi dan Kajian dengan Tema “Menyoal Wacana Perppu KPK Ditinjau dari Berbagai Prespektif Ilmu Hukum” di Moonly Café, Yogyakarta pada hari Kamis (7/11/2019).

Tema ini dipilih mengingat urgensinya bagi mahasiswa terkait dengan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat dari Pengesahan revisi UU KPK serta wacana dari Presiden Jokowi mengenai Perppu KPK, dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 silam. Revisi UU KPK oleh sebagian masyarakat perlu disikapi dengan bijak oleh Presiden mengingat penerbitan suatu Perppu bukanlah sekedar meredakan tensi publik, melainkan menjamin keselamatan negara dengan menyelesaikan keadaan darurat secara lekas dan tepat (Vide: Penjelasan Pasal 22 UUD 1945).

Pada diskusi dan kajian tersebut, BAKAD juga melibatkan komunitas-komunitas di Fakultas Hukum, diantaranya adalah Lantern Law Community, Komunitas Peradilan Semu, dan Community of Criminal Law Study. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Mario Agritama selaku Moderator kegiatan tersebut berjalan dengan antusiasme dari speakers maupun audiens yang hadir di Diskusi dan Kajian tersebut.

Setelah kurang lebih tiga setengah jam berdiskusi, banyak hal-hal yang menjadi permasalahan atau perbedaan pendapat dari speakers maupun audiens, serta banyaknya argumentasi dan pendapat yang diberikan dari mereka sehingga membuat kegitan diskusi tersebut berlangsung alot.

berdasarkan hasil diskusi dan kajian tersebut BARISAN ANTI KORUPSI AHMAD DAHLAN memiliki sikap dan pandangan, bahwa:

BAKAD secara tegas menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK demi menjaga institusi anti rasuah tersebut sehingga dapat memberantas korupsi di Indonesia dengan baik.
BAKAD akan tetap mengawal segala hal mengenai proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan menjadi barisan terdepan dalam melawan korupsi di Indonesia.
BAKAD mengajak seluruh Mahasiswa dan masyarakat untuk tetap mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
BAKAD bersama KBM UAD tetap berkomitmen bahwasahnya korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang tetap harus dilawan dan diberantas.
BAKAD dan komunitas lainnya siap untuk kembali hadir dan berdiskusi bersama, baik yang berkaitan dengan korupsi atau pun terkait dengan isu krusial lainnya.

Dengan mengkaji dalam diskusi seperti ini, BAKAD UAD serta Seluruh Speaker yang melibatkan komunitas-komunitas di Fakultas Hukum, diantaranya adalah Lantern Law Community, Komunitas Peradilan Semu, dan Community of Criminal Law Study berharap bahwa mahasiswa bisa memiliki peran lebih dalam berkontribusi merencanakan kebijakan-kebijakan pusat. Mahasiswa dapat berpartisipisasi terhadap pembuatan kebijakan dan mengawal kebijakan-kebijakan tersebut sebelum akhirnya nanti disahkan. (NA).

Informasi Tentang