MEGAWATI: KEDAULATAN RAKYAT ITU TIDAK MEMIHAK WANITA MAUPUN PRIA
Tahun 2024 akan menjadi ajang “Pesta Rakyat” bagi warga negara Indonesia. “Pesta Rakyat” dalam hal ini adalah pelaksanaan sistem demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum. Masyarakat Indonesia akan dihadapkan kepada pilihan untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota dewan sebagai wakil rakyat di parlemen. Pilihan masyarakat akan menentukan nasib bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang dan inilah bentuk kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara dipegang oleh rakyat. Adagium yang terkenal dalam kedaulatan rakyat adalah “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, hal ini memberikan gambaran seberapa besar peran rakyat untuk kemajuan suatu negara. Namun, apa yang terjadi saat ini yang kemudian menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat adalah apakah “Kedaulatan Rakyat” itu masih berlaku?. Inilah yang saat ini menjadi renungan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi “Tahun Pemilu”.
Rakyat Indonesia sejatinya masih memiliki kedaulatan, walaupun banyak yang mengartikan “kedaulatan yang diwakilkan”. Ajang pemilu menjadi wadah bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensi kedaulatan rakyat Indonesia. Hal ini sebenarnya menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak politik, baik memilih maupun dipilih. Hak politik sesungguhnya juga merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang harus diperhatikan dan dilindungi. Satu hal yang menjadi fokus dalam hal ini adalah tidak membeda-bedakan maupun memihak kepada golongan maupun gender tertentu.
Dekan FH UAD Dr. Megawati, S.H., M.Hum. menyatakan, “kedaulatan rakyat itu tidak memihak wanita maupun pria, kedaulatan rakyat harus memperhatikan dan mengakomodir semuanya”. Lebih lanjut beliau juga menekankan dalam menghadapi pemilu 2024 sudah saatnya memilih pemimpin yang bijaksana, sehingga sudah kewajiban untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pilihan yang terpilih dalam pemilu akan menentukan nasib negara Indonesia pada masa mendatang, inilah bagian yang harus dipikirkan dan renungkan sebelum menentukan pilihan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan Dekan FH UAD dalam acara ‘Aisyiyah Songsong Pemilu dengan tema “Penguatan Kesadaran Hukum dan Politik Bagi Pemilih Cerdas”. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini terlaksana pada Sabtu, 23 September 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Lt. 10 Kampus 4 UAD. (sum)