Munculnya Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, menanggapi hal ini pada Pertemuan Nasional Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Fordek FH dan STIH PTM) yang dilenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) pada 21 Juni 2023 membuat seminar nasioal bertemakan “Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” dimoderatori oleh Mufti Khakim, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Pidana FH UAD dengan dua narasumber yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Pidana FH Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Tim Perumus KUHP Nasional dan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Pidana FH Univesitas Muhammadiyah Malang sekaligus Ketua Fordek.

Chairul Huda menyebutkan urgensi hukum pidana yang merupakan cerminan peradaban dan jati diri suatu bangsa dengan 4 (empat) misi penting yakni; merdeka, demokratis, tertib, dan responsif. “Merdeka menjadi gagasan utama dalam KUHP Nasional ini yaitu untuk membangun sistem hukum pidana sendiri berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia. Salah satunya tercermin dengan adanya pengaturan Tindak Pidana Khusus, hal itu diatur dengan alasan banyaknya korban, perbuatannya menyimpang dari asas hukum materiil, serta terdapat penegakan hukum tersendiri. Misi demokrasi yang dibangun bertujuan agar negara menjadi demokrasi. Tertib dalam KUHP Nasional dibentuk dengan konsolidasi di bidang hukum pidana, dan responsive dengan tujuan adaptasi dan harmonisasi hukum pidana” katanya.

Disisi lain, Tongat lebih menyoroti konsep dalam criminal act dan criminal responbility yang berubah dari pandangan monistis menjadi dualistis. Menurutnnya, konstruksi monistis mensyarakatkan ada nya criminal act dan criminal responbility, sedangkan pandangan dualistis tidak memisahkannya. “Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan dalam pemidanaan. Implikasi dari pergeseran paradigma ini yaitu pada unsur-unsur pidana. Unsur Tindak Pidana dalam pandangan monistis ialah perbuatan manusia; diancam dengan pidana; perbuatan melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan serta mampu bertanggungjawab, sedangkan Unsur Tindak Pidana dalam pandangan duslistis ialah adanya perbuatan manusia; memenuhi rumusan dalam Undang-Undang; serta bersifat melawan hukum” Pungkasnya.

Di lain kesempatan, pandangan terhadap perubahan paradigma monistis ke dualitas juga dibenarkan oleh pakar hukum pidana FH UAD, Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. (22/06/2023) yang lebih menyoroti peranan hakim lebih besar dalam menentukan bentuk kesalahan. “Penyidik dan Penuntut Umum harus mampu membuktikan actus reus dalam suatu tindak pidana tanpa memandang kesalahan pelaku, artinya mereka hanya terfokus pada unsur delik semata.” pungkasnya.

Untuk itu memang proses sosialiasi terhadap KUHP baru lebih massif, tidak hanya pada dunia akademisi tetapi juga para penegak hukum. Hal ini disampaikan oleh Gilang Qomariyah Amarta, S.H., M.H. selaku pakar pidana dari FH UAD. Peran sosialisasi yang tidak massif akan membawa gagal paham dalam penegakan hukum pidana melalui paradigma baru ini, penegak hukum harus mampu untuk menyesuaikan delik materiil saja atau diperlukan pembuktan dalam kerangka perbuatan atau tindak pidana. “Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan sustainable sehingga berjalannya KUHP baru dapat lebih maksimal tanpa ada kekeliruan tafsir terhadapnya” ungkap dosen muda yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya ini. (IYI)

Pertemuan Nasional Forum Dekan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Fordek FH dan STIH PTM). Pertemuan yang bertempat di Amphitarium Kampus 4 UAD, pada hari Rabu, 21 Juni 2023 diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) yang diisi dengan kegiatan seminar bertemakan “Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan, Berintegritas dan Berkelanjutan, Tantangan Oligarki Politik dan Politik Uang.”

Seminar dimoderatori oleh Dr. Rahmat Muhajiir Nugroho S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UAD dengan Tiga Narasumber, yaitu Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Titi Anggraeni, S.H., M.H selaku Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Feri Amsari, S.H., M.H selaku Dosen Hukum di Universitas negeri Padang.

Ibnu Sina menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat pada Pemilihan Umum hanya terjadi selama 5 (lima) menit, selanjutnya daulat rakyat tersingkirkan oleh daulat Partai Politik. “Korupsi menjadi terencana sejak tahapan pra pemilu melalui besarnya mahar politik. Saat ini Indonesia mengalami defisit subtansi, surplus formalitas tercermin dengan kuatnya budaya feodalisme, krisis demokrasi dalam internal Parpol.” Sebutnya.

Titi Anggraeni, S.H., M.H juga menyampaikan pendapat yang tidak begitu berbeda, menurutnya Pemiluhan Umum dibuat secara pragmatis dan oportunis. “Terdapat tiga kecurangan dalam pemilu yaitu: money politic of rules, manipulasi voters, dan manipulasi pemilih” Tuturnya.

Menurut Feri Amsari, kuncinya kecurangan ada pada tahapan pelaksanaan, bagaiana proses politik ini akan menjadi incaran sejak awal untuk dicurangi. Wacana kecurangan dalam Pemilihan Umum memang lagi kencang-kencangnya, oleh karenanya Feri mengingatkan untuk secara bersama-sama mengawasi proses Pemilihan Umum pada 2024.

Di lain kesempatan, Dr. Rahmat Muhadjir Nugroho, SH, MH (22/06/2023) melihat indikasi kecurangan ini sudah terlihat sejak kasus percakapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam verifikasi Partai Politik hingga berbagai upaya menunda Pemilu 2024 dan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka. “Problem regulasi Pemilu juga menjadi catatan, antara lain ketentuan Presidential Threshold, keterwakilan 30% calon perempuan yg tereduksi, dihapusnya syarat “masa iddah” bagi mantan narapidana koruptor untuk menjadi caleg dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye, dan lain-lain. Mekanisme konsultasi KPU kepada DPR dalam penyusunan Peraturan KPU ternyata mendegradasi substansi aturan dalam UU Pemilu.” tutupnya. (ew)

Bantul (21/06/2023) – Pemilihan Umum (Pemilu) barometer demokrasi, wacana penundaan Pemilu adalah salah satu upaya untuk mendegradasi demokrasi bahkan kedaulatan rakyat. Menanggapi isu ini, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH dan Ketua STIH PTM) menyelenggarakan seminar nasional bertema “Fordek Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan, Berintegritas dan Berkelanjutan, Tantangan Oligarki Politik dan Politik Uang.” di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 21 Juni 2023.

Menanggapi hal ini, pakar hukum administrasi negara FH UAD yakni Nurul Satria Abdi, SH, MH mengingatkan bahwa Pemilu tidak lain merupakan urat nadi demokrasi. Sebagai urat nadi, maka ia memiliki fungsi dalam penyelenggaraan negara. “Ketika urat nadi putus maka terjadi pendarahan massif yang dapat mengakibatkan kematian” ujarnya.

Satria melanjutkan, Pemilu yang berkualtas hendaknya terus menerus diselenggarakan secara periodik dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, Pemilu yang berkualitas akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal peyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Terakhir, Satria berharap bahwa kegiatan seminar yang dimotori oleh Fordek FH UAD dan Ketua STIH PTM ini setiaknya membawa dua kontribusi utama, yakni: a) penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan hukum yang dibangun atas dasar spritualitas ilahiyah; dan b) mengurai problematika kebangsaan yang terjadi, khusunya berkaitan Pemilu. (IYI)

Bantul (20/06/2023) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH STIH PTM) pada tanggal 21 Juni 2023 mengagendakan kegiatan Seminar Nasional yang mengkritisi perilaku oligarki dan politik uang (money politic) dengan mengusung tema “Seminar Nasional Fordek Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan, Berintegritas dan Berkelanjutan, Tantangan Oligarki Politik dan Politik Uang.”

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) yang pada kali ini berkesampatan menjadi tuan rumah melakukan persiapan sedemikian rupa agar Rakernas dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Kegiatan Rakernas sekaligus menjadi respon terhadap dinamika hukum dan politik Indonesia terutama meningginya tensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Banyak harapan yang terselip pada kegiatan ini, terutama mendorong gagasan pemikiran dari para ahli hukum lingkungan Muhammadiyah sehingga bersumbangsih pada perbaikan negara.

Salah satu pakar hukum ketatanegaraan FH UAD yakni Dr. Immawan Wahyudi, MH menyatakan Pemilu adalah momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri untuk masa jabatan 2024 sampai 2029, namun Pemilu juga batu uji bagi pemerintah dalam berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Immawan Wahyudi yang pernah menjadi sebagai Wakil Bupati Gunungkidul periode 2011 sampai 2021 ini menggaris bawahi, bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator yang jujur, adil, transparan dan tidak memihak. Di sisi lain, hal ini menjadi penegasan pada makna demokrasi Pancasila. “Rakernas Fordek FH kali ini diharapkan mampu membangun narasi yang lebih aktual terhadap demokrasi Pancasila, terutama pada penguatan makna kedaulatan rakyat sehingga orientasi kepemerintahan tak lain adalah menunaikan amanat konstitusi UUD NRI 1945”. (IYI)