Kuliah Umum Archives - Fakultas Hukum

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, sebagai lembaga pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan umum legislatif. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi ini tidak terlepas dari kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa perlu mengambil beberapa langkah penting agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem penyelesian dan sengketa pemilu.

Menanggapi hal ini, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) mengadakan kuliah umum dengan tajuk “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”. Acara digelar pada Jumat, 26 Mei 2023, bertempat di Amphitarium Kampus IV UAD. Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Hakim Konstitusi Republik Indonesia) dan Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. (Direktur Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi, dan Pemerintahan) selaku moderator.

Foto bersama pemateri dengan pimpinan FH UAD

Dekan Fakultas Hukum UAD Dr. Megawati, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan kuliah umum ini sangat tepat dilaksanakan karena dalam kondisi saat ini berkaitan dengan pemilihan umum banyak permasalahan yang timbul, sehingga perlu adanya penyelesaian. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita gunakan hak pilih sebaik-baiknya untuk mewujudakan negara yang demokrasi.

Lebih lanjut Wakil Rektor Bidang Akademik Rusydi Umar, ST, MT, Ph.D., menyampaikan kuliah umum ini sangat penting untuk memberikan perspektif kepada mahasiswa. Harapannya segera dilakukan Memorandum of Understanding (MoU), sehingga dapat menjalin kerja sama serta memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan magang di MK RI sebagai upaya mendukung program belajar kampus merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Masuk tema pembahasan, Enny Nurbaningsih menyampaikan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu bukanlah perkara yang mudah, karena sengketa-sengketa tersebut sifatnya study trial jadi berkejaran dengan waktu. “Pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan, sehingga kuliah umum ini bisa dijadikan ajang sosialisasi mengenai hukum acara dalam penyelesaian sengketa pemilu”.

Menurut Enny Nurbaningsih dalam pemilu harus menguasai terhadap dasar hukum. Bahwa setiap caleg harus di backup oleh lawyer, jangan mencari lawyer ketika akan mengajukan perkara saja. Ketika sudah menjadi caleg, maka peran lawyer menjadi penting untuk berkonsultasi yang bisa mendampingi memahami bagaimana regulasi dalam pemilu.

Pada akhir acara Enny Nurbaningsih memberikan statement, “bahwa penyelesaian perselisihan pemilu di MK ini adalah untuk mewujudkan demokrasi keadilan, sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional masyarakat”. (ew)

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sukses menyelenggarakan Kuliah Umum pada Jum’at, 17 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Program Sarjana serta Pasca Sarjana FH UAD.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Beliau menyampaikan, “merupakan suatu kebahagian dapat menerima tamu dari MK yang pada kesempatan kali ini sekaligus memberikan kuliah umum bagi civitas akademika di lingkungan FH UAD, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membuka jalan untuk terjalinnya kerja sama yang baik antara UAD dengan MK.”

Kuliah Umum kali ini bertemakan “Urgensi Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Marwah Undang-Undang Dasar” yang disampaikan secara langsung oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan didampingi oleh Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku moderator.

Pada kesempatan ini Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. menyampaikan “Sejarah MK di dunia berawal dari suatu perkara di Amerika oleh John Marshall, selanjutnya di Indonesia kehadiran MK dapat dikatakan terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain.” Selian itu beliau juga menjelaskan tentang kewenangan yang dimiliki oleh MK, “Kewenangan MK yang pure dari Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945) terdapat 5 kewenangan (mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar), sedangkan ada kewengan tambahan yang merupakan turunan dari UU seperti sengketa pilkada.”

Kuliah umum kali ini berjalan dengan sangat komunikatif dengan adanya sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Pada kesempatan ini setidaknya ada 5 (lima) peserta yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan.

Pada penghujung kegiatan, moderator menutup kegiatan ini dengan menyampaikan “konstitusi memiliki nilai yang diharapkan dengan menjadi nilai normatif yang dapat mengatur dan memiliki kekuatan yang tidak hanya menjadi aturan di dalam secarik kertas, serta selanjutnya mari kita bangun MK ini menjadi konstitusi yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat”, sebagai rangkuman dari kuliah umum kali ini. (hum)

Pos

Kuliah Umum: Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

FH UAD BEKERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENYELENGGARAKAN KULIAH UMUM

Informasi Tentang