News UAD Archives - Laman 3 dari 8

MUFTI KHAKIM : TIM PENGABDIAN UAD BEKERJA SAMA DENGAN PEMDA BANTUL DORONG KESADARAN BANTUL BEBAS SAMPAH

Juli 28, 2022/in Berita /by Tim Humas

Bantul – Persoalan sampah menjadi semakin besar saat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang ada di Piyungan sudah tidak mampu lagi menampung sampah dan harus ada perluasan area. Sampah dari wilayah Kabupaten Bantul juga dibuang ke TPA Sosok Piyungan. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen dengan program Bantul bebas sampah, sampah harus selesai ditingkat desa oleh karena itu Pemda Kabupaten Bantul menggandeng kalangan Universitas salah satunya dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Kerjasama dalam rangka mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan mengusung program Bantul bebas sampah melakuan penyuluhan bertempat di Masjid Miftakhul Khoir Dusun Semampir, Panjangrejo, Pundong Kabupaten Bantul. Acara berlangsung hari senin, tanggal 18 Juli 2022 dihadiri oleh Lurah Panjangrejo, Dukuh dan juga Direktur Bumdes Kelurahan Panjangrejo dan masyarakat dusun semampir.

Kepala Desa Panjangrejo Bapak Mudiyana menyambut baik tim pengabdian masyarakat dari UAD yang diketuai oleh Arief Syamsudin, M.Pd dari Prodi PVTO FKIP. Lurah Panjangrejo berharap kerja sama ini bisa memberikan banyak manfaat terutama untuk membangun kesadaran kepada masyarakat untuk memperlakukan sampah dengan semestinya bahkan bisa memberikan banyak keuntungan baik dari segi finansial maupun lainnya. Hadir dalam acara tersebut dari tim pengabdian UAD antara lain, Pak Arief Syamsudin selaku Ketua, Dr. Trianik Widyaningrum, Adi Permadi, Ph.D, Dr. Totok Eka Suharto, Mufti Khakim, M.H, Ahmad Raditya, M.Eng, dan Barry Nur Setyanto, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut Mufti Khakim selaku Dosen FH UAD menyampikan, “Regulasi tentang pengelolaan sampah secara nasional sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana pengelolahan sampah dengan aman dan manfaat. Undang-undang tersebut juga mengatur hal-hal yang dilarang dan sanksi baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana bagi yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana dalam undang-undang. Peraturan daerah, ada Perda Daerah Isitimewa DIY Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ditambah lagi dengan PERGUB Nomor 16 tahun 2021. Pemda Bantul juga membuat regulasi yaitu Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019, ada juga pengaturan Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga”, pada Senin (18/07/2022)

“Regulasi tentang sampah secara hierarki sudah komplet tinggal pelaksanaan dan penegakan hukumnya saja. Dalam Perda tersebut juga memuat sanksi bagi yang melanggarnya baik sanksi adminsitratif maupun sanksi pidana. Sanksi diharapkan bisa memiliki daya paksa bagi masyarakat dan para pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolan sampah untuk mematuhinya”, tutup Mufti Khakim.

LANTERN LAW COMMUNITY MENYELENGGARAKAN WEBINAR NASIONAL TENTANG RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Juli 19, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi isu yang menyita perhatian masyarakat, ada masyarakat yang pro dan kontra. Aspek yang terkandung dalam RUU KIA yang menjadi sorotan ialah soal pengaturan pekerja perempuan atau maternity leave. Merespon hal ini Lantern Law Community (LLC) FH UAD sebagai komunitas hukum menyelenggarakan Webinar Nasional pada Rabu, 13 Juli 2022.

Webinar ini bertemakan “Implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Terhadap Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Pada webinar ini, LLC mengundang pemateri dari beberapa latar belakang, mulai dari akademisi yaitu Fithriatus Shalihah (Dosen Fakultas Hukum dan Kaprodi Magister Hukum UAD), pengusaha yaitu Andrie Djaja (Owner PT. JNP Group Indonesia) dan dari serikat pekerja ada Casma Rezeki Sianturi (Ketua Bidang Gender Serikat Pekerja FSP2KI).

Menurut Fithriatus Shalihah selaku akademisi menyampaikan, “bahwa RUU KIA ini merupakan respon bagus terhadap kepentingan ibu dan anak, tetapi juga riskan terhadap posisi tawar pekerja perempuan dan berdampak pada produksi. Undang-Undang ketenagakerjaan tidak dirujuk sehingga RUU KIA sulit direncanakan dan dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah juga perlu mengkaji lebih lanjut aspek ketenagerjaan dalam RUU KIA”, kata Fithriatus Shalihah pada Rabu (13/07/2022).

Menurut Casma Rezeki Sianturi perwakilan serikat buruh, “sebenarnya RUU KIA sangat baik sekali terutamanya bisa meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi dilihat dari segi ketenagakerjaan sendiri akan berdampak negatif pada usaha dan yang akan terasa pada posisi tawar pekerja serta apabila RUU berlaku maka akan ada kesenjangan antara pekerja wanita dan laki-laki”.

Sementara dari perspektif pengusaha Andrie Djaja mengatakan bahwa, “RUU KIA ini merupakan produk negara maju dan cara kerjannya beda dengan negara kita, jika sampai RUU KIA ini disahkan maka akan berdampak pada posisi tawar pekerja perempuan”.

Berdasarkan penyampaian masing-masing pemateri tentang eksistensi RUU KIA, menjadi gambaran bagimana implikasi pada bidang ketenagakerjaan jika nantinya RUU KIA disahkan.

PENGABDIAN SKEMA INTERNASIONAL : PENGUATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN PMI SEKTOR INFORMAL PADA PENEMPATAN DI HONG KONG CHINA DAN TAIWAN

Juli 18, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Dalam rangka melaksanakan tugas catur dharma perguruan tinggi, Tim Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) telah melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat skema internasional secara online pada Minggu, 17 Juli 2022 tentang Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan PMI Sektor Informal pada Penempatan Di Hong Kong China dan Taiwan. Tim Dosen UAD yang terdiri dari Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum. dan Rosyidah, SE., M.Kes., Ph.D. Pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan PCIA Hong Kong dan PCIA Taiwan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala LPPM UAD, Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., yang dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan abdimas skema internasional ini dapat membawa manfaat bagi pekerja migran Indonesia yang saat ini ditempatkan di Hong Kong, Taiwan dan lain-lain.

Pada sesi satu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., selaku ketua tim pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyampaikan beberapa point penting dalam perlindungan terhadap PMI, yakni perlindungan pada masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan. Pada sesi tersebut Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., juga melakukan inventarisasi berbagai problem hukum yang dihadapi PMI baik di Hong Kong maupun Taiwan.

Sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., tentang urgensi pemahaman hukum kesehatan bagi PMI sektor infomal pada masa penempatan. Adapun point yang disampikan Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., antara lain tentang dasar hukum pelindungan pekerja migran Indonesia, hak pekerja migran bidang kesehatan dan praktik menyimpang yang berhubungan dengan PMI baik di Hong Kong, Taiwan dan negara lain tujuan PMI.

Sesi ketiga atau sesi terakhir penyampaian materi oleh Rosyidah, SE., M.Kes., Ph.D., tentang urgensi pemahaman pelayanan publik bagi PMI. Beberapa point penting disampaikan Rosyidah, SE., M.Kes., Ph.D, tentang akses pelayanan publik bagi PMI seperti akses lingkar PMI, pelayanan publik terkait dengan akses pelayanan kesehatan bagi PMI, dan paket jaminan sosial bagi PMI. Pada sesi ini juga pemateri mengajak diskusi para PMI tentang implementasi paket jaminan sosial bagi PMI.

Hasil dari kegiatan tersebut mendapati tidak sedikit problematika hukum yang dihadapi oleh PMI. Problematika yang dialami oleh PMI sebenarnya telah dimulai saat calon PMI mengurus lokasi penempatan ke luar negeri, diantaranya hal-hal yang berhubungan dengan persoalan kelengkapan dokumen PMI.

Pentingnya kesadaran hukum bagi PMI di luar negeri sangat besar manfaatnya bagi PMI sendiri. Diharapkan PMI dalam melaksanakan hubungan kerja benar-benar memahami apa saja yang menjadi kewajiban maupun hak-haknya. Benturan hukum akibat ketidaksinkronan pengaturan perlindungan pekerja migran yang diatur dalam hukum nasional dan hukum di negara penerima juga menjadi persoalan yang menyebabkan problem hukum PMI. Seperti yang terjadi di Macau, perwakilan peserta PMI dari Macau menyampaikan jika mayoritas dari PMI yang berada di sana tidak memiliki kelengkapan dokumen dalam bekerja.

Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UAD Melakukan Studi Banding Ke Dewan Perwakilan FH UM Yogyakarta

Juli 18, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif tingkat fakultas. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan melakukan kegiatan studi banding ke Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Studi banding ini dilaksanakan pada Jumat, 15 Juli 2022. Kegiatan Ini dilaksanakan dengan pertemuan secara langsung di salah satu caffe (Podjok caffe) dan diikuti kurang lebih 20 orang peserta yang terdiri dari pengurus Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Buhari Abbas mengatakan bahwa, “tujuan dari acara studi banding antara Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah adalah yang pertama bagaimana kemudian menjaga dan menjalin tali silaturahmi antara lembaga khusunya lembaga legislatif di tangkat fakultas. Hal ini juga sebagai momentum untuk kemudian saling menggali informasi sebanyak mungkin, baik yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan maupun Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah agar dijadikan sebagai pembanding yang kemudian masuk kepada analisis untuk menemukan sebuah pembaharuan terhadap lembaga masing masing”, kata Buhari Abbas selaku pada Senin (18/07/2022)

“Dalam kegiatan studi banding ini, masing-masing lembaga memaparkan visi misi, sturktur kepengurusan, program kerja, diakhiri dengan sesi tanya jawab bertukar pikiran dan berdiskusi lanjut”, tutup Buhari.

KOMUNITAS PERADILAN SEMU FH UAD “DE VERLICTER” RAIH PENGHARGAAN KATEGORI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM ANDALAN AWARD 2022

Juli 18, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Komunitas Peradilan Semu FH UAD merupakan sebuah komunitas yang mewadahi mahasiswa Fakultas Hukum UAD untuk belajar menjadi calon penegak hukum yang memiliki integritas. Pada Kamis, 14 Juli 2022 Komunitas Peradilan Semu menjadi nominasi capaian prestasi kegiatan organisasi mahasiswa laporan pertanggungjawaban dan mendapatkan juara 3 pada Andalan Awards 2022 UAD.

“Alhamdulillah Komunitas Peradilan Semu mendapatkan penghargaan juara 3 dengan kategori laporan pertanggungjawaban. Semoga kedepannya Komunitas Peradilan Semu dapat lebih baik lagi melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Bimawa dan tahun selanjutnya semoga Komunitas Peradilan Semu bisa mendapatkan penghargaan kembali”, ujar ujar Sugeng Riyadi selaku Wakil Ketua Peradilan Semu Yogyakarta pada Senin (18/07/2022).

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mufti Khakim, selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu FH UAD atas bimbingan, wejangan dan dukungannya serta telah memberikan dukungan kepada kami selama berproses di Komunitas Peradilan Semu FH UAD. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu FH UAD tanpa terkecuali yang telah bersinergi dan saling bahu membahu untuk Komunitas Peradilan Semu yang lebih baik. Kalau tidak ada kalian semua (seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu FH UAD) apalah arti sebuah penghargaan ini”, tambah Sugeng.

“Harapan saya dengan kita mendapat penghargaan ini, semoga seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu FH UAD semakin bersemangat untuk taat administrasi kampus dan meraih prestasi-prestasi berikutnya”, tutup Sugeng.

MAHASISWA FH UAD RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI MAHASISWA BERPRESTASI PADA ANDALAN AWARDS 2022 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Juli 18, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Pada Kamis, 14 Juli 2022 Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Bimawa) suskes gelar Anugerah Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan atau Andalan Awards 2022. Acara ini di selenggarakan di Amphitarium Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan.

Muchlas selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan pada sambutanya menyampaikan “Andalan Awards 2022 merupakan wujud penghargaan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang telah berkontribusi mengantarkan nama Universitas Ahmad Dahlan memiliki reputasi yang baik di mata publik”.

Pada kesempatan tersebut Retno Damarina selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 3 Mahasiswa Berprestasi Bidang Kompetisi Non Kemendikbud. “Alhamdulillah, saya mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi pada Andalan Award 2022. Singkat cerita pada Selasa, 12 Juli 2022 saya menerima undangan pribadi dari Bimawa untuk menghadiri Andalan Award 2022, awalnya saya kira itu untuk organisasi saya, tetapi ternyata untuk saya pribadi. Sejujurnya saya tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi pada Andalan Award 2022, dan bahkan saya hampir tidak akan hadir di Amphitarium Kampus 4 karena ada kegiatan lain”, ujar Retno Damarina pada Senin (18/07/2022).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang raih penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi hanya 1 orang saja, sisanya dari fakultas lain. “Pada Andalan Award 2022 saya masuk nominasi capaian prestasi mahasiswa berprestasi bidang penalaran dan kreativitas kompetisi Kemendikbud dan kompetisi non Kemendikbud, kebetulan saya menempati penghargaan mahasiswa berprestasi kategori kompetisi non Kemendikbud”, tambah Retno.

“Jika ditanya kenapa saya bisa mendapatkan penghargaan ini, jujur saya juga berpikir, kenapa bisa?, flash back beberapa semester yang lalu saya mengikuti beberapa kompetisi kepenulisan hukum, dan Alhamdulillah mendapatkan juara atau masuk kategori, salah satu contohnya seperti saya masuk kategori 10 Esai Terbaik Kategori Mahasiswa yang diselenggarakan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan esai saya dibukukan oleh pihak penyelenggara. Selain itu, ada beberapa pecapaian juara yang saya raih namun tidak terpublikasi dan hanya saya upload di simkatmuda Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan penghargaan atau uang dari kampus”, tambah Retno.

“Sebagai mahasiswa harus siap menerima tantangan baru, terus berusaha, berdo’a, dan biarkan intervensi tuhan yang bekerja”, tutup Retno.

ADA BILL GATE DI PKPA Fakultas Hukum UAD!

Juli 7, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Proses Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) yang menjadi keharusan dalam melangkah karir di bidang Pengacara atau Advokat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Calon Advokat. PKPA Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan berkomitmen dalam mewujudkan calon advokat yang profesional dan berahlak di masa yang akan datang.

Fanny Dian Sanjaya, SH, MH, CMS, CLA menyampaikan, “Kita selalu melakukan proses evaluasi, hasilnya, peminat PKPA FH UAD selalu bertambah dari tahun ke tahun”. Fanny melanjutkan, PKPA FH UAD saat ini diminati oleh lulusan dari berbagai kampus baik negeri maupun swasta.

Bill Gate, walah satu peserta PKPA FH UAD menyatakan “PKPA FH UAD telah memberikan kepada saya kesempatan mendapatkan ilmu relevan (bidang hukum) dan juga banyak relasi baik dari antar peserta maupun dengan pemateri”. Pemateri PKPA FH UAD menurutnya sangat informatif. “Semoga kedepan PKPA FH UAD semakin berjaya” tutupnya.

SURYADI: PERLU ADA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE

Juli 4, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Suryadi merupakan dosen hukum dagang dan arbitrase Fakultas Hukum UAD. Dosen Fakultas Hukum UAD yang satu ini aktif dalam bidang arbitrase, khususnya aktif dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dosen Suryadi juga merupakan salah satu pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum UAD. Pada saat menjadi pemateri di PKPA, Suryadi sering kali menyampaikan terkait dengan arbitrase dan Alternative dispute resolution (ADR).

Sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang arbitrase, Suryadi menyampaikan bahwa perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No.30/1999). Perubahan ini perlu agar konsisten dalam hal pemeriksaan di arbitrase, atau dapat dikatakan agar seperti pemeriksaan di pengadilan.

Tidak konsisten pelaksanaan pemeriksaan pada ranah arbitrase dapat dilihat dari konsep tertulis, sementara untuk pemeriksaan lisan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Konsep tertulis apabila pemohon sudah mengajukan permohonan, jikalau tidak hadirpun tidak ada persoalan karena konsepnya tertulis sehingga tidak ada putusan gugur, tetapi dalam UU No.30/1999 masih dimungkinkan ada putusan gugur.

Selain itu Suryadi juga menyampaikan, “berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia, termasuk dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UAD, menunjukan ketidak pahaman masyarakat tentang eksistensi arbitrase. Bahkan pengusaha-pengusaha muda masih sangat awam terkait dengan arbitrase, tentunya pemerintah perlu memberikan edukasi soal hal ini kepada masyarakat. Arbitrasi sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan bisa dikatakan arbitrase merupakan patnernya negara dalam menghadapi persoalan hukum”, tutur Suryadi pada Rabu (29/06/2022).

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UAD Gelar Seminar Hukum Pidana

Juli 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Guna menunjang keilmuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum menggelar seminar hukum pidana dengan mengusung tema “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Pada kegiatan seminar tersebut mengundang pemateri yang juga mengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yaitu Gaza Carumna Iskadrenda, S.H., M.H. Kegiatan seminat ini diadakan pada hari Minggu, 26 Juni 2022, yang bertempat di Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan.

Buhari Abbas selaku Ketua DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan, “Seminar ini merupakan program kerja komisi Advokasi DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang bertujuan untuk mengingatkan dan merefleksikan sekaligus menambah wawasan pemahaman mahasiswa fakultas hukum mengenai hukum pidana, dan kegiatan ini dibuka secara umum untuk keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan “, pada Jumat (01/06/2022).

“Alhamdulliah, partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mengikuti kegiatan ini tidak sedikit, tentunya ini menandakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan haus akan keilmuan, dan semoga DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kedepan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa hukum”, tutup Buhari.

Wakil Rektor SDM : Mendorong Percepatan Guru Besar di FH UAD

Juli 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus dalam pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kualitas dosen atau tenaga kependidikan. Untuk membangun SDM ini, butuh strategi yang efektif dan efisien, sehingga setiap program kerja yang berkaitan dengan pemgembangan SDM dapat diukur dan dirasakan stakeholder terutama oleh mahasiswa.

Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor SDM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyampaikan amanat UU Perguruan Tinggi adalah harus menghasilkan SDM yang berdaya saing dan berdaya mitra. Saat ini, ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilakukan untuk membangun kapasitas SDM di lingkungan UAD diantaranya: 1) meningkatkan kualifikasi pendidikan doktor dengan intensif pendampingan dan monitoring; 2. mendorong para dosen menuju jabatan akademik terutama Lektor Kepala dan Guru Besar; dan 3) meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk pengembangan kontribusi yang lebih luas.

“Setiap dosen di lingkungan UAD selalu diberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. UAD sadar betul, kualitas mahasiswa sangat bergantung dari kualitas dosen salah satunya. Harapannya, akan banyak nanti dosen yang meraih jabatan Guru Besar sehingga menambah semangat mahasiswa belajar” terang Norma Sari pada kegiatan Wokrshop Visi, Misi, dan Kurikulum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) pada Sabtu (25/06/2022).

Menurutnya, FH UAD adalah contoh konkret dari program ini. Bahkan, kini FH UAD yang telah terakreditasi A menjadi salah satu Fakultas Hukum paling diminati. Selanjutnya, Norma Sari menegaskan bahwa berbagai prestasi yang diraih FH UAD sampai kini memiliki prodi Magister Hukum merupakan wujud dari visi UAD yakni “menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam” tutupnya.

Pos

MUFTI KHAKIM : TIM PENGABDIAN UAD BEKERJA SAMA DENGAN PEMDA BANTUL DORONG KESADARAN BANTUL BEBAS SAMPAH

LANTERN LAW COMMUNITY MENYELENGGARAKAN WEBINAR NASIONAL TENTANG RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

PENGABDIAN SKEMA INTERNASIONAL : PENGUATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN PMI SEKTOR INFORMAL PADA PENEMPATAN DI HONG KONG CHINA DAN TAIWAN

Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UAD Melakukan Studi Banding Ke Dewan Perwakilan FH UM Yogyakarta

KOMUNITAS PERADILAN SEMU FH UAD “DE VERLICTER” RAIH PENGHARGAAN KATEGORI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM ANDALAN AWARD 2022

MAHASISWA FH UAD RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI MAHASISWA BERPRESTASI PADA ANDALAN AWARDS 2022 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

ADA BILL GATE DI PKPA Fakultas Hukum UAD!

SURYADI: PERLU ADA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UAD Gelar Seminar Hukum Pidana

Wakil Rektor SDM : Mendorong Percepatan Guru Besar di FH UAD

Informasi Tentang