Pos

Fordek FH dan Ketua STIH PTM Se-Indonesia Mengkritisi RUU Omnibus Law Kesehatan: Ada Apa?

/in /by

Bantul (22/06/2023) Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH & Ketua STIH PTM) menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) “Omnibus Law” yang dinilai memiliki banyak masalah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Tongat, SH, MH setelah mengikuti rangkaian Pertemuan Nasional Fordek FH & Ketua STIH PTM di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD), Yogyakarta (21/06/2023).

Didampingi oleh Ujuh Juhana, SH, MH selaku Prof. Dr. Tongat, SH, MH menyampaikan paling tidak ada 5 (lima) persoalan terhadap “Omnibus Law” Kesehatan. Persoalan pertama yakni proses pembahasan yang terkesan tertutup tanpa ada pelibatan partisipasi publik (meaningfull participation) dari stakeholders penting di bidang kesehatan; kedua berkaitan eksistensi regulasi ini menghadapi berbagai persoalan, seperti bio-terorisme yang belum diatur; ketiga persoalan terkait genom dan privasi yang potensi penyalahgunaan; keempat berkaitan kemandirian riset bioteknologi yang sudah dimulai Lembaga Eijkman namun sayang dilebur dalam Badan Riset dan Inovasi Nasioanl (BRIN); dan terakhir fasilitas dan anggaran yang pada awal usulannya sebesar 10% (sepuluh persen) tiba-tiba dihapus.

Dilain kesempatan, Nurul Satria Abdi, SH, MH (22/06/2023) sebagai ahli legal drafting dari FH UAD saat dihubungi menyampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh semata-mata karena adanya keinginan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan, namun harus melalui kajian mendalam, terencana, disusun rapi dengan pelibatan partisipasi publik (meaningfull participation). “RUU Kesehatan yang diibentuk dengan metode omibus law dalam hal ini tidak memenuhi kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena kurangnya partisipasi publik yang bermakna” pungkasnya. (ew)

Nurul Satria Abdi: Fordek FH dan Ketua STIH PTM Diharapkan Memberikan Kontribusi Pemikiran yang Aktual

/in /by

Bantul (21/06/2023) – Pemilihan Umum (Pemilu) barometer demokrasi, wacana penundaan Pemilu adalah salah satu upaya untuk mendegradasi demokrasi bahkan kedaulatan rakyat. Menanggapi isu ini, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH dan Ketua STIH PTM) menyelenggarakan seminar nasional bertema “Fordek Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan, Berintegritas dan Berkelanjutan, Tantangan Oligarki Politik dan Politik Uang.” di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 21 Juni 2023.

Menanggapi hal ini, pakar hukum administrasi negara FH UAD yakni Nurul Satria Abdi, SH, MH mengingatkan bahwa Pemilu tidak lain merupakan urat nadi demokrasi. Sebagai urat nadi, maka ia memiliki fungsi dalam penyelenggaraan negara. “Ketika urat nadi putus maka terjadi pendarahan massif yang dapat mengakibatkan kematian” ujarnya.

Satria melanjutkan, Pemilu yang berkualtas hendaknya terus menerus diselenggarakan secara periodik dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, Pemilu yang berkualitas akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal peyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Terakhir, Satria berharap bahwa kegiatan seminar yang dimotori oleh Fordek FH UAD dan Ketua STIH PTM ini setiaknya membawa dua kontribusi utama, yakni: a) penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan hukum yang dibangun atas dasar spritualitas ilahiyah; dan b) mengurai problematika kebangsaan yang terjadi, khusunya berkaitan Pemilu. (IYI)

Pakar Pidana FH UAD: Fordek FH dan Ketua SITH PTM Mampu menjadi Penguatan KUHP Baru

/in /by

Bantul (21/06/2023) – Rapat Kerja Nasional Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Rakernas Fordek dan Ketua STIH PTM) yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) pada tanggal 21 Juni 2023 merupakan momentum untuk para akademisi hukum pidana, terutama dalam menyambut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang ditetapkan melalui UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana FH UAD, Sahran Hadziq, SH, MH menyebutkan pada dasarya UU No. 1/2023 adalah prestasi terutama dalam aspek penegakan hukum pidana, terutama perluasan asas legalitas. Namun, disisi lain hal ini juga masih perlu untuk dicermati. Pakar hukum pidana FH UAD yang kini sedang mengambil studi doktoral ini menyebutkan “Perluasan asas legalitas yang mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu terobosan yang menarik dalam KUHP Baru. Namun dalam ketentuannya masih terdapat kekurangan, karena ketentuan di dalam pasal tersebut hanya menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru. Sedangkan banyak diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam KUHP Baru merupakan cerminan perbuatan yang pada dasarnya telah diatur dalam hukum yang hidup di masyarakat.”

Selaras dengan pandangan diatas, Gilang Qomariyah Amarta, SH, MH yang juga merupakan pakar hukum pidana FH UAD menyebutkan banyak hal menarik didalam KUHP yang baru. Contoh, adanya perluasan makna pada “pencemaran nama baik” yang ada pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 10/2008 menjadi pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, prasangka palsu dan pencemaran orang mati. Gilang yang saat ini juga sedang studi doktoral berkaitan dengan cyberlaw mengkaji bagaimana lahir Hukum Pidana Khusus yang sifatnya eksternal KUHP dan Hukum Pidana Khusus yang internal KUHP. Gilang menuturkan “diharapkan nantinya tidak ada perdebatan mengenai lembaga penegak hukum yang mana asal mulanya merupakan core crime-nya telah berada dalam KUHP sebagai pidana umum. Diharapkan tidak adanya tafsir yang keliru mengingat dalam Pasal 624 RUU KUHP mengatur pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing”.

Terakhir, baik Sahran maupun Gilang berharap Fordek FH UAD dan Ketua STIH PTM mampu mendorong gagasan-gagasan konstruktif terhadap pegembangan hukum pidana, terutama dampaknya terhadap mata kuliah atau kurikulum pendidikan hukum pidana yang mampu mendorong melahirkan sarjana hukum yang kompeten. (IYI)

Immawan Wahyudi: Rakernas Fordek FH Diharapkan Mampu Memberikan Makna Demokrasi Pancasila

/in /by

Bantul (20/06/2023) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH STIH PTM) pada tanggal 21 Juni 2023 mengagendakan kegiatan Seminar Nasional yang mengkritisi perilaku oligarki dan politik uang (money politic) dengan mengusung tema “Seminar Nasional Fordek Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan, Berintegritas dan Berkelanjutan, Tantangan Oligarki Politik dan Politik Uang.”

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) yang pada kali ini berkesampatan menjadi tuan rumah melakukan persiapan sedemikian rupa agar Rakernas dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Kegiatan Rakernas sekaligus menjadi respon terhadap dinamika hukum dan politik Indonesia terutama meningginya tensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Banyak harapan yang terselip pada kegiatan ini, terutama mendorong gagasan pemikiran dari para ahli hukum lingkungan Muhammadiyah sehingga bersumbangsih pada perbaikan negara.

Salah satu pakar hukum ketatanegaraan FH UAD yakni Dr. Immawan Wahyudi, MH menyatakan Pemilu adalah momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri untuk masa jabatan 2024 sampai 2029, namun Pemilu juga batu uji bagi pemerintah dalam berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Immawan Wahyudi yang pernah menjadi sebagai Wakil Bupati Gunungkidul periode 2011 sampai 2021 ini menggaris bawahi, bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator yang jujur, adil, transparan dan tidak memihak. Di sisi lain, hal ini menjadi penegasan pada makna demokrasi Pancasila. “Rakernas Fordek FH kali ini diharapkan mampu membangun narasi yang lebih aktual terhadap demokrasi Pancasila, terutama pada penguatan makna kedaulatan rakyat sehingga orientasi kepemerintahan tak lain adalah menunaikan amanat konstitusi UUD NRI 1945”. (IYI)

Fakultas Hukum UAD menjadi Tuan Rumah Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH PTM Se-Indonesia

/in /by

Bantul (17/06/2023). Muhammadiyah memiliki komitmen dalam membangun keilmuan hukum di Indonesia, melalui Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) pengembangan keilmuan hukum diupayakan berangkat melalui kualitas lulusan atau sarjana yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum di PTM maupun STIH Muhammadiyah.

Peningkatan kapasitas dan kualitas lulusan mahasiswa fakultas hukum dimulai dari penguatan dan internalisasi standar mutu di lingkungan PTM dan STIH Muhammadiyah. Forum Dekan Fakultas Hukum (Fordek FH) dan ketua STIH tak lain merupakan upaya untuk memfasilitasi proses internalisasi ini secara lebih terkoodinir dan efektif. Secara rutin, Fordek FH dan Ketua STIH mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas isu krusial dalam dunia pendidikan hukum terutama bagaimana rencana startegis untuk membangun kapasitas dan kualitas lulusan yang lebih baik.

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) dipercaya menjadi penyelenggara Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH pada tanggal 20 – 23 Juni 2023 mendatang. Kegiatan ini mengusung tema “Maju Bersama Membangun Integritas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Hukum Muhammadiyah”. Menurut Dr. Hj. Megawati, SH, MHum (17/06/2023), selaku Dekan FH UAD mengatakan bahwa Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH kali ini selain untuk menjadi ajang silahturahmi juga mengusung isu aktual, bukan hanya membahas perkembangan kurikulum pendidikan hukum yang mampu melahirkan akademisi Islam yang rahmatan lil alamin tetapi juga berusaha menyumbangkan gagasan startegis dalam aspek penyelenggaraan negara terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.

Megawati yang notabene pakar hukum ketatanegaraan dan demokrasi transcendental menyatakan “amanah para pendiri bangsa harus mampu diaktualisasikan menjadi berbabagai macam gagasan startegis untuk mendorong kehidupan berbangsa yang lebih baik, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang berdiri pada Pancasila. Kita harus mampu mendorong startegi bernegara berbasis darul ahdi wa syahadah sehingga setiap orang memiliki persaksian dan pertanggungjawaban mewujudkan negara yang lebih baik dan menjaganya agar tetap utuh”.

Dilain kesempatan, Nurul Satria Abdi, SH, MH (17/06/2023) yang merupakan Ketua Panitia Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH dan juga Wakil Dekan FH UAD menyebutkan, kegiatan ini menjadi lebih menarik karena juga dihadiri tidak hanya oleh Dekan FH dan Ketua STIH melainkan juga Ketua Program Studi (Kaprodi) hukum PTM dan STIH. Nurul Satria menyebutkan, akan nada 4 (empat) agenda utama dalam Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH kali ini, yakni: a) seminar kebangsaan; b) Focus Group Discussion UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana; c) Workshop Kurikulum Hukum Pidana; dan d) diskusi pengembangan prodi.

Selaras dengan Megawati, Nurul Satria berharap akan muncul banyak manfaat dan gagasan besar dari Rakernas kali ini, ia mengatakan “Pelaksanaan Rakernas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata Prodi Ilmu Hukum pada PTM dan STIH dalam menciptakan sumber daya insani yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam pembangunan hukum Indonesia”. (IYI)

Press Release Kuliah Umum “Menguak Konsep Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Terbaru : Perspektif Filosofis Pancasila”

/in /by

Yogyakarta  –  Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 6 Desember 2022 diyakini sebagai tonggak sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pengesahan KUHP menuai polemik di masyarakat, KUHP pada satu sisi dipandang sebagai produk hukum yang baik mampu menjawab ketidak relevanan produk hukum pidana sebelumnya, sedangkan dari sisi lainnya disahkannya KUHP tidak sedikit mendapat kritik publik. Kritikan publik atas masyarakat yang tidak setuju, menilai adanya sejumlah pasal bermasalah. Merespon hal ini, Pusat Kajian Sejarah & Pembangunan Hukum (PKSPH) Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) bekerjasama dengan Laboraturiom Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan menyelenggarakan kuliah umum pada Jumat, 30 Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara blended mendapatkan antusias dari para peserta baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring di Auditorium Kampus 2 UAD.  

Kuliah umum ini bertemakan “Menguak Konsep Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Terbaru : Perspektif Filosofis Pancasila” menghadirkan pemateri yaitu Widha Sinulingga, SH, MH (Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi & Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul), Mufti Khakim, SH, MH (Kepala Laboratorium FH UAD), dan Ilham Yuli Isdiyanto (Direktur PKSPH FH UAD).

Pada kesempatan tersebut, Mufti Khakim menyampaikan “Merepon persoalan itu (kontroversi hukum yang hidup dalma KUHP), penegak hukum harus peka terhadap living law dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Republik Indonesia. Dari sini jelas dikatakan bahwa Hukum Pidana masih perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan multitafsir dan tidak berorientasi pada hukum” pada Jumat (30/12/2022).

Selanjutnya Ilham Yuli Isdiyanto selaku pemateri kedu menyatakan bahwa terjadi banyak kesalahan pandang dalam memahami Pasal 2 KUHP yang baru, penerapan hukum yang hidup tidaklah serta merta tanpa ada regulasi pendukungnya. Jika dibaca pada penjelasan KUHP, kuncinya nanti ada pada Peraturan Daerah yang standar materinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ilham melanjutkan “Yang bisa kami sarankan adalah, jangan isi hukum yang hidup tertuang secara detail pada Peraturan Daerah, tetapi Peraturan Daerah harus lebih mengakomodir pranata sosial lokal atau pranata adat yang nantinya menjadi mitra penegak hukum dalam memahami ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang hidup atau adat. Hal ini yang harus dikawal!”.

Sementara dari perspektif Widha Sinulingga lebih banyak menyoroti bahwa sebenarnya penegak hukum (Jaksa) sudah mengakomodir hal ini melalui restorative justice sebagai bagian dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurutnya, penekanan utamanya adalah ada pada Pancasila, Wida menambahkan “Penguatan nilai-nilai ideologi pancasila melalui penegakan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagai solusi penyelesaian konflik. KUHP lama senyatanya masih menekankan pada bentuk keadilan yang bersifat retributive artinya pola penanganan perkara tindak pidana lebih cenderung sebagai bentuk upaya pembalasan terhadap kejahatan sehingga kekurangan ini yang mencoba untuk diperbaiki dalam KUHP terbaru.”

 

 

Dr. Fithriatus Shalihah,SH,MH, Kaprodi Magister Hukum UAD : “Mengulas Hak-Hak Pekerja Perempuan”

/in /by

Yogyakarta – Dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh POROS UAD bertajuk Hak-Hak Pekerja Perempuan, Dr. Fithriatus Shalihah,SH,MH, yang didaulat sebagai narasumber mengatakan bahwa dalam urusan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan telah diatur dengan baik dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam pemenuhan hak maternitas UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun UU Nomor 11 Tahun 2020 telah mengakomodir dengan baik.

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang hak-hak pekerja perempuan, Dr. Fithriatus Shalihah,SH,MH, yang merupakan pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa hak sendiri bisa tergolong hak searah/relatif (dalam hukum perjanjian) dan hak absolut yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja merupakan hubungan yang didasari oleh perjanjian kerja yang seharusnya masuk dalam ranah hukum privat. Namun dalam konteks hubungan tersebut negara berkepentingan mengintervensi dengan memberikan pengaturan tentang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya tentang hubungan kerja. Menurut Fithriatus Shalihah, dalam urusan pekerja/buruh negara harus hadir karena dalam perlindungan pemenuhan hak bagi pekerja atau tempat bergantung satu-satunya adalah negara. Termasuk pemenuhan hak maternitas bagi pekerja perempuan.

Ada banyak konvensi internasional (ILO) yang menjadi rujukan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, seperti konvensi nomor 100 tahun 1951 tentang kesetaraan upah; konvensi nomor 111 tahun 1958 tentang larangan diskriminasi atas pekerjaan dan jabatan; konvensi nomor 156 tahun 1981 tentang pekerja dengan tanggungjawab keluarga dan konvensi nomor 183 tahun 2000 tentang perlindungan kehamilan.

Oleh karena itu salah satu yang diatur dalam ketentuan pasal 153 ayat (1) e hukum nasional kita bahwasannya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya.

Sehingga selain telah dengan jelas dan tegas diatur tentang waktu kerja yang konsisten bagi pekerja perempuan, seperti larangan bagi yang belum berumur 18 tahun dan perempuan hamil dilarang bekerja sift malam hingga pagi hari, bagi yang oleh hukum diperbolehkan maka pengusaha punya kewajiban pengusaha memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamananan ditempat kerja; berikut memberikan fasilitas antar jemput bagi yang bekerja pada jam tersebut.

Selain itu Fithriatus Shalihah juga menyoroti pengaturan hak-hak pekerja perempuan yang beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan yakni pada RUU KIA. Pengaturan tentang cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan dengan waktu 6 bulan dalam RUU KIA dimaksudkan agar pekerja perempuan yang telah menjadi ibu tersebut dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.  Meskipun standart pemberian hak maternitas dalam RUU KIA tersebut dianggap bagus karena lebih baik dari yang telah diatur saat ini oleh UU Ketenagakerjaan, namun seharusnya pemerintah tidak boleh abai, bahwa bicara mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan termasuk cuti hamil dan melahirkan tersebut sudah jelas berada dalam lingkup UU Ketenagakerjaan. Siapa yang berwenang mengatur, melaksanakan dan mengawasi sudah jelas. Persoalan bugdeting nya juga sudah jelas pengaturannya. Dan sejauh ini sudah berjalan.  RUU KIA ini harus dikaji lagi jangan sampai akhirnya nanti disahkan menjadi UU kemudian muncul masalah baru yakni tumpah tindih peraturan.

Menurut Fithriatus Shalihah, dalam tataran law in action pun akan susah diterapkan untuk kondisi Indonesia saat ini, dimana jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan setiap tahun sangat banyak. Sementara jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan. Dari sisi pekerja perempuanpun bisa saja ini menjadi celah yang membahayakan kedudukannya dalam dunia kerja. Pengusaha bisa juga cenderung berpegang pada no work no pay. Sebab 6 bulan tidak bekerja dan pengusaha harus tetap memberikan upahnya, hal baru seperti ini akan menjadi persoalan pada hubungan kerja di dunia usaha/dunia industri yang mempekerjakan pekerja perempuan khususnya sektor swasta. Kecuali barangkali BUMN akan menegakkannya terlebih dahulu jika harus diberlakukan juga menjadi UU. Kata Dr. Fithriatus Shalihah,SH,MH. sebelum menutup paparannya.

Closing Ceremony Ahmad Dahlan Law Competition 2022

/in /by

Yogyakarta – Ahmad Dahlan Law Competiton (ADACOM) 2022 pada tanggal 4 Desember 2022 resmi ditutup. Setelah kegiatan perlombaan yang kurang lebih memakan waktu satu minggu, akhirnya tiba waktunya pengumuman juara debat dan karya tulis ilmiah. Closing ceremony ADACOM dilaksanakan online dan offline di ruang zoom meeting dan di Amphitarium kampus utama UAD.

Pada closing ceremony ini dihadiri secara langsung oleh pembina Lantern Law Community (LLC) dan sekaligus juri pada perlombaan karya tulis ilmiah yaitu Bapak Muhammad Nur, S.H.,M.H, Bapak Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H (Wakil Dekan Bidang AIK dan sekaligus juri lomba debat), dan Bapak Dr. Sobirin Malian, S.H.,M.H (Dosen FH UAD dan sekaligus juri karya tulis ilmiah ADACOM 2022). Tidak lupa juga bapak ibu dosen FH UAD yang hadir secara online serta para finalis lomba debat dan karya tulis ilmiah.

ADACOM 2022 atau merupakan ADACOM perdana yang diselenggarakan Lantern Law Community diikuti sekitas 19 universitas yang ada di Indonesia, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Universitas Muhammadiyah Kudus, Universitas Mulia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Tarumanagara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Terkait dengan juara KTI nasional diraih oleh FH Universitas Gadjah Mada sebagai juara harapan I, FH Universitas Brawijaya juara harapan II, Juara III diraih oleh FH Universitas Gadjah Mada, Juara II diraih oleh FH Universitas Gadjah Mada, dan juara satu diraih oleh FH Universitas Islam Indonesia.

Sementara untuk debat nasional, Juara I diraih oleh FH Universitas Diponegoro, Juara II diraih oleh FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juara III diraih oleh FH Universitas Islam Indonesia.

Pada Closing Ceremony ADACOM 2022 ketua panitia menyampaikan, “mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang membantu khususnya teman-teman panitia yang selalu aktif dalam setiap kegiatan pra acara hingga acara hari ini berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu”, Muhammad Yusril Ismail pada Minggu (04/12/2022).

 

DOSEN FH UAD MENERIMA SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI DARI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM RI

/in /by

Yogyakarta – Anom Wahyu Asmorojati selaku Dosen FH UAD sekaligus Sekprodi Magister Hukum UAD dengan TIM penelitian UAD menerima sertifikat kekayaan intelektual dari direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI pada Kamis, 21 Juli 2022. Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H, Laoly dalam acara Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Sertifikat kekayaan intelektual ini diperuntukan untuk jenis desain industri berupa “Alat Deteksi Perilaku Korupsi Berdasarkan Gelombang Otak”,  inventor dari alat ini adalah Suyadi, Anton Yudhana dan Anom wahyu Asmorojati. Alat deteksi gelombang otak perilaku koruptif adalah teknologi pencitraan otak yang dilengkapi dengan enam sensor EEG, untuk  membaca enam komponen otak yang meregulasi perilaku koruptif, yakni kortek prefrontal, sistem limbik, ganglia basalis, girus cingulat, lobus temporalis, dan cerebellum. Alat ini dirancang berdasarkan hasil uji coba terhadap gelombang otak perilaku koruptif. Dalam neurosains otak koruptor hanya normal tetapi tidak sehat. Gelombang otak normal berbeda dengan gelombang otak sehat. Alat ini mampu mendeteksi apakah otak seseorang hanya normal atau sehat. Dalam kasus-kasus penyelidikan atau persidangan, alat ini dapat berimplikasi hukum karena hasil deteksi dapat memperkuat bukti.

“Rasa syukur yang mendalam, Alhamdulilah tim dari UAD  terpilih untuk diundang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Menteri Hukum dan HAM RI untuk menerima secara langsung sertifikat Desain Industri, “Alat Deteksi Gelombang Otak Anti Korupsi”, yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H, Laoly. Sertifikat ini merupakan salah satu luaran penelitian yang didanai Kemendikbudristek”, kata Anom Wahyu Asmorojati.

“Terima kasih kami haturkan kepada  sentra HKI UAD ibu Sudarmini Karsan Kepala LPPM UAD dan Bapak Anton Yudhana yang juga tim dalam penelitian ini, serta tentunya pak Yadi sebagai Ketua Tim yang selalu memiliki ide-ide segar dan spektakuler dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kolaborasi ilmu Agama, teknik elektro dan ilmu hukum, semoga alat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia”, tutup Anom Wahyu Asmorojati.

MUFTI KHAKIM : TIM PENGABDIAN UAD BEKERJA SAMA DENGAN PEMDA BANTUL DORONG KESADARAN BANTUL BEBAS SAMPAH

/in /by

Bantul – Persoalan sampah menjadi semakin besar saat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang ada di Piyungan sudah tidak mampu lagi menampung sampah dan harus ada perluasan area. Sampah dari wilayah Kabupaten Bantul juga dibuang ke TPA Sosok Piyungan. Pemerintah  Kabupaten Bantul berkomitmen dengan program Bantul bebas sampah, sampah harus selesai ditingkat desa oleh karena itu Pemda Kabupaten  Bantul menggandeng kalangan Universitas salah satunya dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Kerjasama dalam rangka mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan mengusung program Bantul bebas sampah melakuan penyuluhan bertempat di Masjid Miftakhul Khoir Dusun Semampir, Panjangrejo, Pundong Kabupaten Bantul. Acara berlangsung hari senin, tanggal 18 Juli 2022 dihadiri oleh Lurah Panjangrejo, Dukuh dan juga Direktur Bumdes Kelurahan Panjangrejo dan masyarakat dusun semampir.

Kepala Desa Panjangrejo Bapak Mudiyana menyambut baik tim pengabdian masyarakat dari UAD yang diketuai oleh Arief Syamsudin, M.Pd dari Prodi PVTO FKIP. Lurah Panjangrejo berharap kerja sama ini bisa memberikan banyak manfaat terutama untuk membangun kesadaran kepada masyarakat untuk memperlakukan sampah dengan semestinya bahkan bisa memberikan banyak keuntungan baik dari segi finansial maupun lainnya. Hadir dalam acara tersebut dari tim pengabdian UAD antara lain, Pak Arief Syamsudin selaku Ketua, Dr. Trianik Widyaningrum, Adi Permadi, Ph.D, Dr. Totok Eka Suharto, Mufti Khakim, M.H, Ahmad Raditya, M.Eng, dan Barry Nur Setyanto, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut Mufti Khakim selaku Dosen FH UAD menyampikan, “Regulasi tentang pengelolaan sampah secara nasional sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana pengelolahan sampah dengan aman dan manfaat. Undang-undang tersebut juga mengatur hal-hal yang dilarang dan sanksi baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana bagi yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana dalam undang-undang. Peraturan daerah, ada Perda Daerah Isitimewa DIY Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ditambah lagi dengan PERGUB Nomor 16 tahun 2021. Pemda Bantul juga membuat regulasi yaitu Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019, ada juga pengaturan Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga”, pada Senin (18/07/2022)

“Regulasi tentang sampah secara hierarki sudah komplet tinggal pelaksanaan dan penegakan hukumnya saja. Dalam Perda tersebut juga memuat sanksi bagi yang melanggarnya baik sanksi adminsitratif maupun sanksi pidana. Sanksi diharapkan bisa memiliki daya paksa bagi masyarakat dan para pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolan sampah untuk mematuhinya”, tutup Mufti Khakim.

Kampus 4
Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Faximille : 0274-564604
Email :

Lokasi Kami

Informasi Tentang

Universitas Ahmad dahlan

Portal Akademik

Calon Mahasiswa

Jadwal Kuliah

Kuliah Online

Journal @UAD

Digital Library

Repository

Conference @UAD

loker situbondo


Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa

Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan

Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960

© 2021 Fakultas Hukum | Home | Portal Berita Update terakhir Desember 2021