UAD Archives - Fakultas Hukum

Sobirin Malian : Melakukan Pelatihan Hukum Kontrak

September 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Sobirin Malian, SH., M.Hum kembali diminta mengisi pelatihan hukum kontrak oleh SKK Migas Papua dan Ambon. Pelatihan hukum kontrak ini dilaksanakan pada 18 Agustus hingga 20 Agustus 2022 bertempat di Hotel Melia Purosani, mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Kontrak merupakan suatu ikatan perjanjian yang menampung kesepakatan di antara para pihak yang akibat dari kesepakatan tersebut muncul suatu hak dan kewajiban akibat hukum yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, pembuatan suatu kontrak harus dilakukan dengan memenuhi aspek hukum. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja implementasi kontrak berimplikasi pada pekerja, hal ini menuai perdebatan dikalangan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Sobirin Malian selaku Dosen FH UAD menyatakan “pelatihan hukum kontrak menjadi sangat penting bukan saja untuk memahami hal-hal dasar kontrak, tetapi juga bagaimana kontrak pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja”, pada Sabtu (20/08/2022)

“Implementasi kontrak pasca UU Cipta Kerja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama bagi buruh (tenaga kerja). Kendati UU Cipta Kerja masih banyak ditolak oleh buruh, di sisi lain bagi pemerintah UU Cipta Kerja diperlukan untuk menarik investor asing”, tutup Sobirin Malian.

Dosen FH UAD ini berharap dengan adanya pelatihan para peserta makin memahami posisi masing-maising pihak sebagai subyek UU Cipta Kerja.

Dosen Fakultas Hukum UAD Ikut Serta Beri Pelatihan dan Penyuluhan Antikorupsi di Kelurahan Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo

September 1, 2022/in Berita /by Tim Humas

Pada akhir tahun 2020 Polri telah menangani lebih dari 107 kasus korupsi dana Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa. Pasal imunitas dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang menelan anggaran 400,05 triliun ternyata tidak mampu mengendalikan Covid-19, justru membuka peluang korupsi sebesar-besarnya. Berkenaan dengan hal itu, desa berintegritas menjadi salah satu gerakan yang bertujuan untuk menjadikan desa sebagai pelopor pencegahan korupsi secara masif dalam menekankan angka kasus korupsi di Indonesia.

Pada Selasa, 2 Agustus 2022 Tim PKM Kemendikbudristek dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memberi penyuluhan Antikorupsi di Kelurahan Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo. Adapun tim Program Kemitraan Masyarakat UAD diketuai oleh Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UAD dan anggota dari penyuluh Antikorupsi KPK RI, yaitu Suyitno, M.Pd, dan Dr. Suyadi, M.Pd.I. Kegiatan ini dibuka oleh Lurah Banguncipto, Boiran, S.Pd., S.H., M.A. Adanya tim penyuluh Antikorupsi masuk ke desa tersebut, citranya kian membaik. Bahkan Banguncipto ingin menjadi salah satu desa Antikorupsi di Indonesia.

“Kelurahan Banguncipto yang merupakan Desa Mitra Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mempunyai peluang yang besar dalam mewujudkan Kelurahan Banguncipto yang berintegritas. DasaR hukum desa berintegritas adalah UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, ujar Anom Wahyu Asmorojati, selaku ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat Pada Selasa (02/08/2022).

“Pembahasan terkait korupsi bahwa dari sudut pandang manapun, baik hukum maupun agama, korupsi merupakan tindakan yang salah, oleh karena itu harus dicegah sebelum menjadi budaya”, tegas Anom Wahyu Asmorojati. Dalam mencegah terjadinya korupsi suatu desa harus mendapatkan arahan yang baik agar dalam prakteknya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Undang-Undang mempunyai tatanan praktis dan di dalam hukum terdapat adagium yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama (Lex Posterior derogat legi priori), dan juga disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan di pemerintahan, di desa sendiri ketika desa tidak mendapatkan arahan yang baik maka dalam praktek atau pelaksanaannya akan sulit”, tutup Anom Wahyu Asmorojati

Sedangkan Dr. Suyadi, M.Pd.I. dalam penyuluhan Antikorupsi memaparkan mengenai gerakan literasi antikorupsi menuju desa berintegritas. “Maka perlu menciptakan penguatan pertisipasi masyarakat dan kearifan lokal diantaranya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kau perempuan”, ujarnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Suyitno, M.Pd. bahwa KPK tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya pencegahan korupsi, maka perlu dukungan oleh masyarakat.

Sementara itu, Boiran, S.Pd., S.H., M.A. selaku Lurah Banguncipto mengajak bersama-sama untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel menuju desa yang berintegritas. “Kami berharap perlu adanya pendampingan pembangunan yang bersifat partisipatif masyarakat melalui program yang telah dicanangkan”, tuturnya.

PAMERAN FAKULTAS HUKUM DALAM KEGIATAN UAD FAIR 2022

Juli 28, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – UAD Fair 2022 yang digelar oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Acara ini dibuka pada Senin, 18 Juli 2022 bertempat di Kampus IV UAD. UAD Fair merupakan sebuah event pengenalan UAD kepada masyarakat luas serta memperkenalkan keunggulan UAD. Beragam rangkaian acara mulai dari Education Fair, Job Fair, dan hingga pameran kewirausahaan.

Rangkaian acara tersebut yang menjadi sorotan adalah pameran kewirausahaan yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli hingga 20 Juli 2022 bertempat di sepanjang lorong Kampus IV UAD. Pameran tersebut diikuti oleh seluruh elemen kampus dari masing-masing fakultas salah satunya Fakultas Hukum. Dalam pameran ini Fakultas Hukum menunjukkan keunggulan-keunggulan serta ciri khas tersendiri. Berbagai penghargaan ditampilkan pada stand yang telah disediakan oleh pihak kampus serta maskot hakim yang menyita perhatian pengujung sebagai ciri khas dari fakultas hukum. “Selain penghargaan dan berbagai keunggulan lain, Fakultas Hukum UAD juga menunjukkan ciri khas, yaitu Maskot Hakim”, ujar Tegar Lesmana selaku ketua panita pameran Fakultas Hukum pada Sabtu (23/07/2022).

“Maskot Hakim ini ciri khas dari Fakultas Hukum, yaitu sebagai penegak hukum. Dalam pameran tersebut banyak pengujung yang singgah ke stand Fakultas Hukum UAD untuk berfoto bersama maskot hakim terutama Dosen-dosen FH UAD”, tutup Tegar Lesmana.

MUFTI KHAKIM : TIM PENGABDIAN UAD BEKERJA SAMA DENGAN PEMDA BANTUL DORONG KESADARAN BANTUL BEBAS SAMPAH

Juli 28, 2022/in Berita /by Tim Humas

Bantul – Persoalan sampah menjadi semakin besar saat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang ada di Piyungan sudah tidak mampu lagi menampung sampah dan harus ada perluasan area. Sampah dari wilayah Kabupaten Bantul juga dibuang ke TPA Sosok Piyungan. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen dengan program Bantul bebas sampah, sampah harus selesai ditingkat desa oleh karena itu Pemda Kabupaten Bantul menggandeng kalangan Universitas salah satunya dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Kerjasama dalam rangka mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan mengusung program Bantul bebas sampah melakuan penyuluhan bertempat di Masjid Miftakhul Khoir Dusun Semampir, Panjangrejo, Pundong Kabupaten Bantul. Acara berlangsung hari senin, tanggal 18 Juli 2022 dihadiri oleh Lurah Panjangrejo, Dukuh dan juga Direktur Bumdes Kelurahan Panjangrejo dan masyarakat dusun semampir.

Kepala Desa Panjangrejo Bapak Mudiyana menyambut baik tim pengabdian masyarakat dari UAD yang diketuai oleh Arief Syamsudin, M.Pd dari Prodi PVTO FKIP. Lurah Panjangrejo berharap kerja sama ini bisa memberikan banyak manfaat terutama untuk membangun kesadaran kepada masyarakat untuk memperlakukan sampah dengan semestinya bahkan bisa memberikan banyak keuntungan baik dari segi finansial maupun lainnya. Hadir dalam acara tersebut dari tim pengabdian UAD antara lain, Pak Arief Syamsudin selaku Ketua, Dr. Trianik Widyaningrum, Adi Permadi, Ph.D, Dr. Totok Eka Suharto, Mufti Khakim, M.H, Ahmad Raditya, M.Eng, dan Barry Nur Setyanto, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut Mufti Khakim selaku Dosen FH UAD menyampikan, “Regulasi tentang pengelolaan sampah secara nasional sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana pengelolahan sampah dengan aman dan manfaat. Undang-undang tersebut juga mengatur hal-hal yang dilarang dan sanksi baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana bagi yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana dalam undang-undang. Peraturan daerah, ada Perda Daerah Isitimewa DIY Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ditambah lagi dengan PERGUB Nomor 16 tahun 2021. Pemda Bantul juga membuat regulasi yaitu Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019, ada juga pengaturan Perda Bantul Nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga”, pada Senin (18/07/2022)

“Regulasi tentang sampah secara hierarki sudah komplet tinggal pelaksanaan dan penegakan hukumnya saja. Dalam Perda tersebut juga memuat sanksi bagi yang melanggarnya baik sanksi adminsitratif maupun sanksi pidana. Sanksi diharapkan bisa memiliki daya paksa bagi masyarakat dan para pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolan sampah untuk mematuhinya”, tutup Mufti Khakim.

LANTERN LAW COMMUNITY MENYELENGGARAKAN WEBINAR NASIONAL TENTANG RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Juli 19, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi isu yang menyita perhatian masyarakat, ada masyarakat yang pro dan kontra. Aspek yang terkandung dalam RUU KIA yang menjadi sorotan ialah soal pengaturan pekerja perempuan atau maternity leave. Merespon hal ini Lantern Law Community (LLC) FH UAD sebagai komunitas hukum menyelenggarakan Webinar Nasional pada Rabu, 13 Juli 2022.

Webinar ini bertemakan “Implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Terhadap Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Pada webinar ini, LLC mengundang pemateri dari beberapa latar belakang, mulai dari akademisi yaitu Fithriatus Shalihah (Dosen Fakultas Hukum dan Kaprodi Magister Hukum UAD), pengusaha yaitu Andrie Djaja (Owner PT. JNP Group Indonesia) dan dari serikat pekerja ada Casma Rezeki Sianturi (Ketua Bidang Gender Serikat Pekerja FSP2KI).

Menurut Fithriatus Shalihah selaku akademisi menyampaikan, “bahwa RUU KIA ini merupakan respon bagus terhadap kepentingan ibu dan anak, tetapi juga riskan terhadap posisi tawar pekerja perempuan dan berdampak pada produksi. Undang-Undang ketenagakerjaan tidak dirujuk sehingga RUU KIA sulit direncanakan dan dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah juga perlu mengkaji lebih lanjut aspek ketenagerjaan dalam RUU KIA”, kata Fithriatus Shalihah pada Rabu (13/07/2022).

Menurut Casma Rezeki Sianturi perwakilan serikat buruh, “sebenarnya RUU KIA sangat baik sekali terutamanya bisa meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi dilihat dari segi ketenagakerjaan sendiri akan berdampak negatif pada usaha dan yang akan terasa pada posisi tawar pekerja serta apabila RUU berlaku maka akan ada kesenjangan antara pekerja wanita dan laki-laki”.

Sementara dari perspektif pengusaha Andrie Djaja mengatakan bahwa, “RUU KIA ini merupakan produk negara maju dan cara kerjannya beda dengan negara kita, jika sampai RUU KIA ini disahkan maka akan berdampak pada posisi tawar pekerja perempuan”.

Berdasarkan penyampaian masing-masing pemateri tentang eksistensi RUU KIA, menjadi gambaran bagimana implikasi pada bidang ketenagakerjaan jika nantinya RUU KIA disahkan.

Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UAD Melakukan Studi Banding Ke Dewan Perwakilan FH UM Yogyakarta

Juli 18, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif tingkat fakultas. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan melakukan kegiatan studi banding ke Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Studi banding ini dilaksanakan pada Jumat, 15 Juli 2022. Kegiatan Ini dilaksanakan dengan pertemuan secara langsung di salah satu caffe (Podjok caffe) dan diikuti kurang lebih 20 orang peserta yang terdiri dari pengurus Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Buhari Abbas mengatakan bahwa, “tujuan dari acara studi banding antara Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah adalah yang pertama bagaimana kemudian menjaga dan menjalin tali silaturahmi antara lembaga khusunya lembaga legislatif di tangkat fakultas. Hal ini juga sebagai momentum untuk kemudian saling menggali informasi sebanyak mungkin, baik yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan maupun Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah agar dijadikan sebagai pembanding yang kemudian masuk kepada analisis untuk menemukan sebuah pembaharuan terhadap lembaga masing masing”, kata Buhari Abbas selaku pada Senin (18/07/2022)

“Dalam kegiatan studi banding ini, masing-masing lembaga memaparkan visi misi, sturktur kepengurusan, program kerja, diakhiri dengan sesi tanya jawab bertukar pikiran dan berdiskusi lanjut”, tutup Buhari.

ADA BILL GATE DI PKPA Fakultas Hukum UAD!

Juli 7, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Proses Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) yang menjadi keharusan dalam melangkah karir di bidang Pengacara atau Advokat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Calon Advokat. PKPA Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan berkomitmen dalam mewujudkan calon advokat yang profesional dan berahlak di masa yang akan datang.

Fanny Dian Sanjaya, SH, MH, CMS, CLA menyampaikan, “Kita selalu melakukan proses evaluasi, hasilnya, peminat PKPA FH UAD selalu bertambah dari tahun ke tahun”. Fanny melanjutkan, PKPA FH UAD saat ini diminati oleh lulusan dari berbagai kampus baik negeri maupun swasta.

Bill Gate, walah satu peserta PKPA FH UAD menyatakan “PKPA FH UAD telah memberikan kepada saya kesempatan mendapatkan ilmu relevan (bidang hukum) dan juga banyak relasi baik dari antar peserta maupun dengan pemateri”. Pemateri PKPA FH UAD menurutnya sangat informatif. “Semoga kedepan PKPA FH UAD semakin berjaya” tutupnya.

SURYADI: PERLU ADA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE

Juli 4, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Suryadi merupakan dosen hukum dagang dan arbitrase Fakultas Hukum UAD. Dosen Fakultas Hukum UAD yang satu ini aktif dalam bidang arbitrase, khususnya aktif dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dosen Suryadi juga merupakan salah satu pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum UAD. Pada saat menjadi pemateri di PKPA, Suryadi sering kali menyampaikan terkait dengan arbitrase dan Alternative dispute resolution (ADR).

Sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang arbitrase, Suryadi menyampaikan bahwa perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No.30/1999). Perubahan ini perlu agar konsisten dalam hal pemeriksaan di arbitrase, atau dapat dikatakan agar seperti pemeriksaan di pengadilan.

Tidak konsisten pelaksanaan pemeriksaan pada ranah arbitrase dapat dilihat dari konsep tertulis, sementara untuk pemeriksaan lisan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Konsep tertulis apabila pemohon sudah mengajukan permohonan, jikalau tidak hadirpun tidak ada persoalan karena konsepnya tertulis sehingga tidak ada putusan gugur, tetapi dalam UU No.30/1999 masih dimungkinkan ada putusan gugur.

Selain itu Suryadi juga menyampaikan, “berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia, termasuk dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UAD, menunjukan ketidak pahaman masyarakat tentang eksistensi arbitrase. Bahkan pengusaha-pengusaha muda masih sangat awam terkait dengan arbitrase, tentunya pemerintah perlu memberikan edukasi soal hal ini kepada masyarakat. Arbitrasi sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan bisa dikatakan arbitrase merupakan patnernya negara dalam menghadapi persoalan hukum”, tutur Suryadi pada Rabu (29/06/2022).

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UAD Gelar Seminar Hukum Pidana

Juli 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Guna menunjang keilmuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum menggelar seminar hukum pidana dengan mengusung tema “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Pada kegiatan seminar tersebut mengundang pemateri yang juga mengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yaitu Gaza Carumna Iskadrenda, S.H., M.H. Kegiatan seminat ini diadakan pada hari Minggu, 26 Juni 2022, yang bertempat di Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan.

Buhari Abbas selaku Ketua DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan, “Seminar ini merupakan program kerja komisi Advokasi DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang bertujuan untuk mengingatkan dan merefleksikan sekaligus menambah wawasan pemahaman mahasiswa fakultas hukum mengenai hukum pidana, dan kegiatan ini dibuka secara umum untuk keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan “, pada Jumat (01/06/2022).

“Alhamdulliah, partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mengikuti kegiatan ini tidak sedikit, tentunya ini menandakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan haus akan keilmuan, dan semoga DPM Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kedepan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa hukum”, tutup Buhari.

Nurul Satria Abdi : LGBT Tidak Sesuai dengan Nilai Masyarakat Indonesia

Juli 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) saat ini sudah sangat familiar sekali, bahkan dibeberapa negara sudah diperbolehkan untuk menikah. Tidak sedikit masyarakat yang pro LGBT di Indonesia menyuarakan pengakuan LGBT, atau yang dikenal dengan istilah Coming Out LGBT di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang kontra dengan LGBT juga berpendapat bahwa LGBT di Indonesia merupakan suatu penyimbangan terhadap norma-norma masyarakat Indonesia.

Merespon isu ini IMM FH UAD menggelar kolaborasi webinar dengan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kolaborasi webinar politik dan hukum ini mengusung tema “Fenomena Coming Out LGBT di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum, Demokrasi dan HAM”. Webinar kolaborasi ini diselenggarakan pada Minggu, 26 Juni 2022. Adapun pemateri pada webinar tersebut ialah Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H., selaku dosen FH UAD dan Dr. Habib Muhsin S, S.H.,M.Hum., selaku dosen Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pada kesempatan tersebut Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H., “menyampaikan bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) semua orang yang berada di Indonesia. Semua orang mempunyai HAM, karena pada hakikatnya HAM merupakan sesuatu yang sudah melekat pada manusia sejak lahir di dunia dan tanpa HAM manusia tidak bisa hidup selayaknya manusia. Namun HAM dalam konteks LGBT, sesungguhnya negara tetap menjujung HAMnya, tetapi khusus untuk orientasi seksual yang dapat dikatakan “beda dari manusia normal pada umumnya”, negara dan masyarakat Indonesia memiliki perhatian khusus. Apabila LGBT meminta haknya untuk diakui di Indonesia dan dilegalkan segala apa yang diinginkan LGBT, tentunya itu tidak sesuai dengan norma dan budaya serta nilai-nilai agama masyarakat Indonesia, serta akibat dari aktivitas penyimpangan seksual LGBT akan ada kemungkinan menimbulkan penyakit, maka dari itu perlu diantisipasi negara. Pertimbangan tersebut merupakan wujud negara untuk melindungi masyarakat luas dan tetap menjujung norma-norma masyarakat Indonesia”, pada Minggu (26/06/2022).

Pos

Informasi Tentang