Yogyakarta – Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus dalam pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kualitas dosen atau tenaga kependidikan. Untuk membangun SDM ini, butuh strategi yang efektif dan efisien, sehingga setiap program kerja yang berkaitan dengan pemgembangan SDM dapat diukur dan dirasakan stakeholder terutama oleh mahasiswa.

Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor SDM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyampaikan amanat UU Perguruan Tinggi adalah harus menghasilkan SDM yang berdaya saing dan berdaya mitra. Saat ini, ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilakukan untuk membangun kapasitas SDM di lingkungan UAD diantaranya: 1) meningkatkan kualifikasi pendidikan doktor  dengan intensif pendampingan dan monitoring; 2. mendorong para dosen menuju jabatan akademik terutama Lektor Kepala dan Guru Besar; dan 3) meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk pengembangan kontribusi yang lebih luas.

“Setiap dosen di lingkungan UAD selalu diberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. UAD sadar betul, kualitas mahasiswa sangat bergantung dari kualitas dosen salah satunya. Harapannya, akan banyak nanti dosen yang meraih jabatan Guru Besar sehingga menambah semangat mahasiswa belajar” terang Norma Sari pada kegiatan Wokrshop Visi, Misi, dan Kurikulum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (FH UAD) pada Sabtu (25/06/2022).

Menurutnya, FH UAD adalah contoh konkret dari program ini. Bahkan, kini FH UAD yang telah terakreditasi A menjadi salah satu Fakultas Hukum paling diminati. Selanjutnya, Norma Sari menegaskan bahwa berbagai prestasi yang diraih FH UAD sampai kini memiliki prodi Magister Hukum merupakan wujud dari visi UAD yakni “menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam” tutupnya.

Yogyakarta – Proses penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah ‘subyek’ bukan sebagai ‘objek’, artinya penegakan hukum harus diimbangi penegakan keadilan, terutama rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan Ilham Yuli Isdiyanto, SH, MH, CLA, CMB saat diminta sebagai narasumber dalam kegiatan bertema “Sinergi PPNS dan stakeholder dalam Penegakan Perda Trantibum dan Perda Minuman Berakohol” yang diselenggarakan oleh Satpol PP Sleman di Puri Mataram, Sleman, pada Senin, 27 Juni 2022.

Menurut Ilham Yuli Isdiyanto, proses penegakan hukum bukan hanya sekedar menegakkan regulasi, melainkan harus melihat apa tujuan hukum tersebut. Pada sistem hukum nasional, tujuan hukum tak lain pada keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kehakiman. Disini, para penegak hukum harus memiliki paradigma konstruksi keadilan itu sendiri, sehingga dalam proses penegakannya melihat masyarakat benar-benar sebagai tujuan hukum. Ilham juga mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dimana “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.

Terkait Satpol PP, Ilham menegaskan, “Satpol PP sebagai pemilik kewenangan non-yustisi bisa lebih pada penegakan hukum administratif ketimbang pemidanaan, karena biasanya yang diatur didalam Perda lebih pada pelanggaran ketimbang kejahatan. Disini, penegakan bahkan bisa lebih cepat dan efektif, oleh karenanya dalam proses legal drafting penyusunan Perda, penekanan pada sanksi administratif harus tepat dan aktual”. Ilham kemudian menambahkan, Satpol PP harus melihat marwah dirinya bukan sebatas pada penegak Perda ataupun Perkada, karena mengacu pada Pasal 255 Ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas dari Satpol PP selain menegakkan Perda atau Perkada adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Menegakkan Perda dan Perkada an sich tidaklah cukup, di dalam harus ada proses pelindungan kepada masyarakat.