Opini

/Opini
9 06, 2020

[RILIS KAJIAN IV BAKAD UAD]KEBEBASAN AKADEMIK DAN PERSOALAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN

By | Juni 9th, 2020|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada [RILIS KAJIAN IV BAKAD UAD]KEBEBASAN AKADEMIK DAN PERSOALAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN

BARISAN ANTI KORUPSI AHMAD DAHLAN -DEPUTI KAJIAN & PENELITIAN- 2020 TIM PENYUSUN MARIO AGRITAMA (Ilmu Hukum - FH) ANDI MUHAMMAD ALIEF (Ilmu Hukum - FH) SYAFFIRA AMALIA RISTY (Ilmu Hukum - FH) NISA RAHMA NAPISA (Ilmu Hukum - FH) DWI NOVIANASARI (Akuntansi – FEB) MUH. IQBAL ARBI (Manajemen – FEB   Ignorantia juris non exucusat. [...]

9 05, 2020

Efisiensi Hukum Ruang Angkasa Internasional : Problematika Dibalik Outer Space Treaty 1967

By | Mei 9th, 2020|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada Efisiensi Hukum Ruang Angkasa Internasional : Problematika Dibalik Outer Space Treaty 1967

Fadhel Muhammad Ikhwansyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan   Peluncuran satelit sputnik I pada tanggal 4 oktober 1957 milik Uni Soviet merupakan batu loncatan awal kegiatan diruang angkasa. Hal ini yang menandakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini sangatlah pesat. Peluncuran tersebut membuat negara maju berlomba-lomba untuk mengisi ruang angkasa, tapi disisi lain terdapat [...]

26 04, 2020

“MENILIK PASAL KONTROVERSI PADA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

By | April 26th, 2020|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada “MENILIK PASAL KONTROVERSI PADA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Bima Abimayu Mahasiswa Semester IV FH UAD dan Sekretaris Divisi Kriminologi & Penologi CCLS   Pendahuluan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa dikenal dengan PERPPU secara general, adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, hak prerogatif [...]

4 01, 2020

Bentangan Hukum Progresif Dalam Konstruksi Paradigma Berfikir Hukum Di Indonesia

By | Januari 4th, 2020|Opini, Uncategorized|Komentar Dinonaktifkan pada Bentangan Hukum Progresif Dalam Konstruksi Paradigma Berfikir Hukum Di Indonesia

Durohim Amnan  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan                                                        “Sifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencairan dari kebenaran satu ke kebenaran selanjutnya,                [...]

6 12, 2019

Menanti Agenda Penegakan Hukum Presiden

By | Desember 6th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada Menanti Agenda Penegakan Hukum Presiden

Akbar Asmar Mahasiswa & Anggota Lantern Law Community FH UAD    Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada (20/09/19). Saatnya Presiden mewujudkan janji-janji kampanye yang selama ini digemakan pada masyarakat, tidak terkecuali agenda penegakan hukum (Law enforcement).  Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini [...]

27 11, 2019

TELAAH KRITIS ORISINALITAS RKUHP SEBAGAI KARYA ANAK BANGSA

By | November 27th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada TELAAH KRITIS ORISINALITAS RKUHP SEBAGAI KARYA ANAK BANGSA

IVAN LIPPU Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan & Demisioner Direktur Community Of Criminal Law Study 2018-2019   Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dinafikan, begitupun perkembangan yang berubah dengan signifikan merupakan sebuah ketentuan yang pastinya memberikan konsekuensi tersendiri bagi sistem hukum dalam sebuah Bangsa, khususnya Bangsa Indonesia. Kendati, dengan terjadinya perubahan tersebut tidak secara [...]

19 11, 2019

ANALISIS RESPON PRESIDEN TERHADAP WACANA PERPPU KPK

By | November 19th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada ANALISIS RESPON PRESIDEN TERHADAP WACANA PERPPU KPK

Mario Agritama Mahasiswa Semester III FH UAD & Kepala Deputi Kajian & Penelitian BAKAD UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini telah sah secara konstitusional dan berlaku sejak diundangkan. Kekecewaan mengenai keputusan pemegang kekuasaan tersebut menguat ke permukaan publik dimulai dari para [...]

10 11, 2019

Perempuan dan Hukum ; Legal Theory Feminist Sebagai Sarana dalam Menciptakan Sistem Hukum yang Bersukma Keadilan

By | November 10th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada Perempuan dan Hukum ; Legal Theory Feminist Sebagai Sarana dalam Menciptakan Sistem Hukum yang Bersukma Keadilan

Ramdan Mahatma Rahantan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2016 Plato seorang filsuf Yunani kuno pernah mengatakan, ‘perempuan adalah bayi yang bertubuh besar’, ungkapan tersebut mungkin sering kita dengar ketika mengikuti diskusi-diskusi filsafat. Ungkapan di atas merupakan salah satu cerminan budaya patriarki, dimana laki-laki ada dalam posisi dominasi dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan [...]

9 11, 2019

Responsivitas Lembaga Peradilan dalam Pemenuhan Keadilan Hukum bagi Masyarakat Melalui E-Court

By | November 9th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada Responsivitas Lembaga Peradilan dalam Pemenuhan Keadilan Hukum bagi Masyarakat Melalui E-Court

Vivi Lutfia Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2016   Revolusi industri 4.0 merupakan era dimana berbagai kehidupan mengalami transformasi yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas berbasis teknologi. Salah satu implementasi teknologi tersebut bahkan sudah menyentuh ranah Kekuasaan Kehakimam. Hal ini terlihat pada Lembaga Peradilan yang menghadirkan e-Court sebagai wujud The [...]

26 10, 2019

Mempertahankan Demokratisasi dalam Negara Hukum

By | Oktober 26th, 2019|Opini|Komentar Dinonaktifkan pada Mempertahankan Demokratisasi dalam Negara Hukum

Nehru Asyikin Alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2010   Negara hukum di Indonesia sesuai dengan batasan konstitusi memperkenalkan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945  pada Pasal 1 ayat (3) yaitu, negara Indonesia adalah negara hukum. Pada ruang demokrasi, rechtstaat (negara hukum) bukan machstaat (negara kekuasaan) [...]