Fakultas Hukum Archives - Laman 8 dari 8

Pos

Bidang Riset Pengembangan Keilmuan IMM FH UAD Melakukan Pelatihan Kepenulisan Esai

Maret 2, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Bidang Riset Pengembangan Keilmuan IMM FH UAD menyelenggarakan pelatihan kepenulisan esai untuk para kader dan pimpinan komisariat IMM FH UAD. Pelatihan ini diselenggarakan pada Sabtu 26 Februari 2022 secara online. Pemateri pada pelatihan kepenulisan ialah Immawan Egi Purnomo Aji selaku demisioner ketua bidang organisasi IMM FH UAD periode 2019-2020.

Pada kesempatan tersebut juga Pembina IMM FH UAD, Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa yang sekaligus Dosen FH UAD memberikan sambutan. “Saya harap kader-kader memiliki minat kepenulisan. Biasanya ada kader IMM FH yang suka membaca tetapi tidak bisa menulis, maka dari itu dengan kegiatan pelatihan ini para kader yang suka membaca juga belajar menulis atau membudayakan menulis. Kalau bisa anak-anak IMM FH bisa aktif dalam hal kepenulisan baik esai, opini, karya tulis ilmiah maupun jurnal. Saya mengapresiasi kegiatan pelatihan kepenulisan esai dan berharap kegiatan kepenulisan seperti ini diperbanyak atau diadakan dengan berkesinambungan”, kata Habibi dalam acara pelatihan pada Sabtu (26/02/2022).

Pada pelatihan kepenulisan pemateri menjelaskan mengenai pengertian, ide atau gagasan, perlu adanya inovasi gagasan dalam suatu esai atau jangan memakai ide atau gagasan yang umum yang sudah digunakan mahasiswa lain, struktur esai ada pendahuluan (latar belakang, pembukaan masalah, pembukaan teori), isi (landasan teori dan ide atau gagasan), penutup (simpulan=link back), masalah+ide+solusi+tujuan).

Dengan diadakannya kegiatan pelatihan kepenulisan esai, Bidang Riset Pengembangan Keilmuan berharap dapat meningkatkan pengetahuan kepenulisan kader dan pimpinan komisariat IMM FH UAD.

Memahami Logika Grundnorm Dengan Hukum Kausalitas

Maret 1, 2022/in Opini /by Tim Humas

Muhammad Farid Alwajdi, S.H., M.Kn.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Ada 3 sebab mengapa saya menulis ini, Pertama, adalah Teori Hans Kelsen tentang teori hukum murni (Pure Theory of Law) sudah sangat dikenal luas dan mempunyai dampak di Indonesia. Salah satu pengaruh pemikiran Hans Kelsen di Indonesia adalah tentang hierarki norma atau jenjang norma (stufenttheorie) yang banyak dibahas berbagai buku hukum tata negara dan bahkan teorinya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu isu pokok atau sentral dalam teori hierarki norma adalah pembahasan mengenai grundnorm sebagai norma dasar. Norma dasar sebagai pre-supposed berlakunya norma-norma di bawahnya (Indrati S, 2020, h. 43).

Kedua, Konsepsi mengenai grundnorm sebagai norma dasar masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum Indonesia. Perdebatan muncul ketika mempersamakan grundnorm dengan Pancasila. Pancasila menurut sarjana hukum seperti: Notonagoro, A. Hamid S Attamimi, Wirjono Prodjodikoro, Ismail Suny, Sri Soemantri, Soehino, dan lain-lain sebagai grundnorm (Asshiddiqie, 2021, h. 4). Sedangkan sarjana hukum yang lain, seperti Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at mempersamakan grundnorm atau staatsfundamentalnorm dengan Proklamasi (Asshiddiqie & Safa’at, 2006, h. 179). Saya meyakini bahwa perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami istilah grundnorm itu sendiri.

Ketiga, Sebagai seorang pengajar di Fakultas Hukum saya mempunyai kepentingan untuk menerangkan kepada mahasiswa bagaimana logika terbentuknya grundnorm. Sebagai orang muslim saya juga meyakini bahwa hakikat belajar-mengajar yang paling penting adalah dengan ilmu yang kita pelajari dan ajarkan kepada mahasiswa dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah (makrifatullah). Tiap orang seharusnya berusaha untuk sampai kepada Rabb-nya meskipun jalan yang harus dilaluinya berbeda-beda karena perbedaan profesi atau pekerjaan. Namun usaha untuk sampai kepada tahap makrifatullah harus senantiasa kita usahakan. Bukankah kewajiban kita di dunia ini hanyalah mengabdi kepada Allah semata?. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya berusaha menguraikan bahwa pemahaman akan konstruksi logika grundnorm dapat membawa kita kepada makrifatullah. Penjelasannya sebagai berikut.

APA ITU GRUNDNORM?

Istilah grundnorm adalah istilah yang dibangun oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan mengenai salah satu hal yang ada dalam teori jenjang norma hukum (Stufenttheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan atau hierarki. Artinya norma yang lebih rendah itu berlaku disebabkan oleh norma yang lebih tinggi, pertanyaannya kemudian, dari mana norma yang lebih tinggi tersebut mendapatkan kekuatan berlaku, akan dijawab dengan norma yang lebih tinggi lagi; demikian seterusnya sampai pada suatu sebab yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, abstrak namun dianggap ada, nah itulah yang disebut sebagai grundnorm menurut Hans Kelsen atau staatsfundamentalnorm menurut Hans Nawiasky (Kelsen, 1949, h. 111) (Asshiddiqie, 2021, h. 4).

Jadi grundnorm (basic norm) itu merupakan sebab bagi berlakunya semua norma-norma hukum di bawahnya. Dalam berbagai literatur yang ditulis oleh sarjana hukum Indonesia grundnorm diartikan sebagai “norma dasar”; “norma dasar negara”; “norma fundamental negara”; dan “norma tertinggi”. Norma dalam pengantar ilmu hukum diterangkan sebagai pedoman/patokan/ukuran tentang bagaimana seseorang harus bersikap/berperilaku dalam kehidupan bersama (Mertokusumo, 2010, h. 5). Pertanyaan pentingnya adalah mengapa norma dasar ini menjadi daya berlakunya bagi norma dibawahnya?. Dijawab bahwa norma dasar ini menjadi norma tertinggi karena dianggap demikian atau diyakini tidak ada norma lain yang lebih tinggi.

Para sarjana hukum generasi awal kemerdekaan sampai pertengahan banyak yang menganggap bahwa grundnorm atau staatsfundamentalnorm dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara yang menjadi dasar berlakunya UUD NRI 1945. Pertanyaannya: apakah pancasila merupakan sebab dari lahirnya UUD NRI 1945? Saya berpendapat bahwa pancasila bukan merupakan sebab lahirnya UUD NRI 1945. Pancasila boleh saja dikatakan sebagai cita hukum atau jiwa dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun apakah tanpa pancasila keberlakuan UUD NRI 1945 menjadi hilang? Tentu saja tidak.

Seandainya suatu saat masyarakat Indonesia (baik secara bersama-sama maupun perwakilannya di parlemen) bersepakat untuk merubah atau menghilangkan rumusan pancasila, apakah tindakan tersebut sah? Menurut pendapat saya perbuatan tersebut sah, bukankah pada hakikatnya konstitusi itu merupakan suatu kesepakatan antar anggota masyarakat?. Bahkan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan yang tidak dapat diubah hanyalah mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia saja.

Sejarah menyatakan bahwa ide pertama pancasila adalah dari Bung Karno lewat pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau merujuk kepada pemahaman bahwa grundnorm adalah dasar tertinggi berlakunya suatu norma maka yang mendasari adanya pancasila adalah Bung Karno. Akan tetapi usul Bung Karno tentang pancasila tersebut akan hilang begitu saja apabila sidang BPUPKI tidak menyetujuinya. Apakah BPUPKI yang menjadi dasar berlakunya segala norma yang ada di Indonesia?.

Pertanyaan tersebut di atas bukan untuk dijawab dalam tulisan ini namun hanya ingin menunjukkan bahwa pancasila itu merupakan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Ada atau tidaknya pancasila sekarang sangat tergantung dari keputusan BPUPKI pada waktu itu. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan apakah pancasila yang mungkin ada dan mungkin tidak ada dapat menjadi sebab dari segala sebab (norma tertinggi) dari lahirnya norma-norma hukum di Indonesia? Dengan pancasila yang berstatus “mungkin ada dan mungkin tiada” maka sangat aneh jika disebut sebagai grundnorm. Padahal syarat dapat disebut grundnorm atau staatsfundamentalnorm adalah: Tidak dapat diubah meskipun melalui prosedur resmi ataupun melalui prosedur tidak resmi (misalnya: revolusi) (Asshiddiqie, 2021, h. 39). Artinya grundnorm atau staatsfundamentalnorm tidak dapat diubah dengan cara apapun.

Lalu pertanyaan, grundnorm itu apa jika bukan pancasila? Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at pernah menyatakan grundnorm atau staatsfundamentalnorm dalam konteks Indonesia adalah proklamasi (Asshiddiqie & Safaat, 2006, h. 179). Saya berpendapat pernyataan Proklamasi sebagai grundnorm atau staatsfundamentalnorm juga kurang sepenuhnya tepat, karena syarat untuk dapat disebut sebagai grundnorm menurut Hans Kelsen harus transcendental logical presupposition. Nah bagian inilah yang membingungkan dari konstruksi logika Hans Kelsen. Istilah transcendental yang dalam bahasa Indonesia menjadi transendensi itu berhubungan dengan dunia metafisika. Artinya wilayah tersebut tidak dapat dijangkau dengan panca indera atau abstrak. Padahal ide dari hukum positifnya Hans Kelsen adalah membebaskan diri dari pandangan yang berusaha mengaitkan keberlakuan norma hukum dari sumber yang bersifat supranatural, seperti dari Tuhan atau Hukum Alam (Asshiddiqie, 2021, h. 48).

Keanehan logika itulah sampai Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa pandangan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang hierarki norma banyak mengandung paradoks. Satu sisi Hans Kelsen mengimpikan suatu teori murni tentang hukum (pure theory of law) namun di sisi yang lain dengan menyebutkan grundnorm sebagai transcendental logical presupposition yang berarti grundnorm bersifat tidak tertulis dan abstrak, yang harus kita percayai bahwa dia hadir begitu saja sebagai warisan hukum alam, yang pada akhirnya kita sebut sebagai metafisis (Asshiddiqie, 2021, h. 48). Kembali kepada pertanyaan apakah proklamasi sifatnya tidak tertulis dan abstrak sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai grundnorm? Jelas bahwa proklamasi ada teks tertulisnya, sehingga proklamasi tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai grundnorm.

GRUNDNORM MERUPAKAN PENERAPAN HUKUM KAUSALITAS

Sampai di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa grundnorm itu susah untuk dipadankan. Hal tersebut sangat wajar karena Hans Kelsen sendiri sebagai pencetus ide grundnorm tidak pernah memberikan padanan grundnorm dengan konstitusi atau sesuatu hal tempat dia pernah tinggal (tercatat beliau pernah tinggal di Austria dan Amerika). Dengan demikian sebaiknya kita juga tidak perlu mencari padanan grundnorm di Indonesia.

Menurut saya yang lebih penting adalah kita dapat memahami konstruksi logika dari grundnorm itu sendiri. Bagi saya logika yang ingin dibangun oleh grundnorm atau staatsfundamentalnorm adalah penerapan dari hukum kausalitas (hukum sebab-akibat). Hans Kelsen menyebutkan bahwa grundnorm merupakan suatu sebab yang menjadi validitas berlakunya norma yang lebih rendah.

Apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas adalah hukum yang menyatakan bahwa segala sesuatu/akibat itu ada sebabnya. Bagi orang yang bernalar sehat maka memahami hukum sebab-akibat ini sangat mudah. Hukum sebab-akibat merupakan hukum universal yang kebenarannya diakui oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Misalnya saja, anda pasti akan meyakini bahwa tulisan yang sedang anda baca saat ini ada yang membuatnya. Jika akal anda sehat, anda tidak akan mungkin mengatakan tulisan ini ada dengan dirinya sendiri. Tulisan ini hadir sebagai akibat yang disebabkan oleh seorang penulis. Tulisan ini hadir dihadapan anda sebagai akibat dan Muhammad Farid Alwajdi sebagai penyebab hadirnya tulisan tersebut. Universalitas hukumnya adalah di mana ada sebab pasti ada akibat, ataupun sebaliknya di mana ada akibat pasti ada penyebabnya. Sangat mudah memahami hukum ini.

Logika ini sering dipakai oleh orang yang menekuni Ilmu Kalam. Ilmu Kalam adalah ilmu yang dikenal dalam filsafat islam yang berguna untuk membahas keberadaan Tuhan dengan argumen yang rasional. Mengapa keberadaan Tuhan harus dibuktikan dengan argumen yang rasional? salah satu jawabannya adalah karena kita tidak mungkin membuktikan keberadaan Tuhan dengan panca indera, namun dengan akal (dengan argumen rasional) kita dapat meyakini keberadaan Tuhan itu memang ada.

Demikian, saya juga meyakini bahwa Hans Kelsen dalam membangun teori jenjang norma (stufenttheorie) yang berpuncak pada grundnorm di atas mendasarkan teorinya pada logika sebab-akibat. Hal tersebut saya simpulkan karena banyaknya kemiripannya dengan hukum kausalitas.

Pertama, dari segi penerapannya sebagai berikut: Dalam teori hierarki norma (stufenttheorie) kita belajar bahwa setiap norma hukum yang berlaku itu ada penyebabnya atau ada yang mevalidasi berlakunya suatu norma tertentu. Sebab berlakunya suatu norma tertentu tersebut dijawab adanya norma yang lebih tinggi; demikian seterusnya sampai kepada suatu sebab yang paling tinggi. Sebab paling tinggi inilah yang disebut Hans Kelsen sebagai grundnorm. Dengan asumsi demikian saya meyakini bahwa teori hierarki norma yang dibangun oleh Hans Kelsen dibangun dengan mengadopsi hukum sebab-akibat. Tentu itu hanya asumsi, yang dapat menjawab dengan pasti hanyalah Hans Kelsen itu sendiri.

Kedua, dari pernyataan Hans Kelsen sendiri menyatakan bahwa grundnorm itu sebagai transcendental logical presupposition (Kelsen, 1967, h. 201). transcendental atau transendensi dalam bahasa Indonesia itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya metafisika atau suatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Sedangkan logical presupposition adalah anggapan yang logis. Dengan kata lain, izinkan saya mengartikan transcendental logical presupposition sebagai suatu hal yang abstrak-tidak dapat diindera-namun dapat diterima oleh nalar. Adakah contohnya sesuatu yang tidak dapat diindera namun keberadaannya dapat diterima oleh akal/nalar? Ada, contohnya keberadaan Tuhan. Ketika kita mendapati pertanyaan apakah Tuhan itu benar-benar ada? Panca indera kita (mata) tidak akan mampu melihat Tuhan namun keberadaan Tuhan dapat dibuktikan dengan akal.

Salah satu argumen yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan akal adalah: Bahwa alam ini dari tidak ada menjadi ada. Berarti alam ini dari tidak ada menjadi ada pasti ada yang mengadakan. Nah yang mengadakan itulah disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan disebut sebagai penyebab segala sesuatu yang ada di alam ini maka dia dinamakan “sebab tertinggi”; “sebab dari segala sebab”; musabibul asbab; atau causa prima. Jika anda belajar Ilmu Kalam maka anda akan mendapati tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bukan Allah namun Tuhan adalah Sebab Tertinggi. Kenapa demikian? karena tujuan dari ilmu kalam adalah mencari kebenaran keberadaan Tuhan lewat argumentasi rasional bukan lewat wahyu yang dibawa para nabi.

Kembali kepada grundnorm, ketika Hans Kelsen mengatakan grundnorm sebagai suatu hal yang sifatnya itu transcendental tapi dapat diterima oleh nalar sebagai logical sense (Kelsen, 1967, h. 226). Saya jadi teringkat hukum kausalitas di atas, sehingga berkesimpulan bahwa Hans Kelsen seolah ingin mengatakan bahwa keberadaan grundnorm memang abstrak?yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera?namun akal sehat kita pasti meyakini bahwa segala sesuatu itu butuh sebab. Nah sebab paling utama atau sebab superior dalam pandangan Hans Kelsen disebut grundnorm.

Hans Kelsen ingin membangun suatu logika yang mengatakan bahwa norma yang lebih rendah itu pasti bersumber (bersebab) kepada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah ada sebagai akibat dari suatu sebab norma yang lebih tinggi. Dalam bahasa Hans Kelsen keberlakuan norma lebih rendah tersebut mendapatkan daya laku atau validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Logika tersebut berpuncak kepada validitas terakhir/tertinggi yaitu grundnorm, sebagai norma tertinggi atau sebab tertinggi dalam dunia hierarki norma hukum.

Oleh karena itu saya berkesimpulan, cara paling mudah memahami grundnorm adalah dengan mengatakannya sebagai suatu SEBAB TERTINGGI. Pertanyaaan yang patut kita renungkan kemudian adalah adakah Sebab Tertinggi di alam semesta ini kecuali Tuhan?

*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, bukan pendapat dari institusi tempat penulis bekerja.

Berbincang Tentang Lembaga Mediasi Desa Bersama Dosen FH UAD

Maret 1, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Pada Sabtu 26 Februari 2022, Ilham Yuli Isdiyanto Dosen FH UAD dan sekaligus Ketua Lembaga Mediasi Desa Panggungharjo menjadi salah satu narasumber pada Mimbar Desa Merdeka#20 yang ditayangkan oleh TV Desa. Pada acara tersebut bertemakan, “Apa Untungnya Jadi Masyarakat dan Pegiat Desa Sadar Hukum?”.

Pada kesempatan itu narasumber menyampaikan materi yang dimulai dari sejarah dan keresahan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Pada tahun 2012 saya resah dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, yang berkaitan dengan bagaimana pola hukum berjalan dan bagaimana sistem hukum itu berjalan. Parahnya di Indonesia tidak ada sejarawan hukum, sehingga aspek hukum kita terhenti di masa lalu dan setiap membaca sejarah hukum semuanya itu terhenti pada era-era kolonial. Pada Tahun 2012-2014 melakukan penelitian tentang sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Saya banyak menggali dokumen sejarah pada era Sriwijaya, Majapahit dan era kemerdekaan”, tutur Ilham Yuli Isdiyanto dalam acara Mimbar Desa Merdeka#20 pada Sabtu (26/02/2022).

“Hukum dan masyarakat mengalami distorsi dan alienasi. Distorsi artinya hukum tidak terpahami oleh masyarakat, masyarakat tidak memahami hukum, sedangkan alineasi artinya masyarakat terasingi oleh hukum. Sejak kapan hukum selalu diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, maksud hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat”, tambah Ilham.

“Pada disertasi Prof. A. Hamid S. Attamimi selaku Dosen FH UI, menyatakan bahwa kontruksi Republik Indonesia berangkat dari republik desa, apabila meninggalkan desa sama saja menegasikan Republik Indonesia. Pada konteks desa, dalam Undang-Undang Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, apabila tidak diselesaikan ada sanksi administrasi, berdasarkan dasar inilah kemudian kita di Panggungharjo membentuk lembaga mediasi desa. Lembaga mediasi desa memiliki tiga fungsi, yaitu : 1). Fungsi mediatif, yaitu menyelesaikan masalah di desa, negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan di desa. 2). Konsultatif, yaitu masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan konsultasi kepada lembaga mediasi desa dan lembaga desa bisa diisi oleh orang-orang hukum serta dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten. 3). Fungsi perlindungan, yaitu berkaitan dengan bagaimana desa sebagai jaring pengaman sosial dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pentingnya lembaga mediasi pada desa”, tutup Ilham.

Sosialisasi Hukum Waris dan Pertanahan di Dusun Pendul, Argorejo, Sedayu

Februari 24, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Kelompok mahasiswa KKN Reguler 88 unit XV.A.3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi terkait hukum waris dan pertanahan, dengan pemateri Dosen FH UAD, yaitu Ilham Yuli Isdiyanto. Sosialisasi ini berdasarkan studi kasus pemateri, sehingga dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Sosialisasi diadakan di Balai Dusun Pendul, Argorejo, Sedayu RT 50 pada Minggu 20 Februari 2022.

Sosialisasi ini diselenggarakan bersama perwakilan warga yang berjumlah 30 orang meliputi ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan perwakilan RT. Di Dusun Pendul masih terdapat banyak lahan kosong milik warga. Sehingga sosialisasi tersebut mememaparkan beberapa penyuluhan terkait teknik jual beli tanah, hibah, cara mengatasi sengketa tanah, tata cara pengurusan tanah dan ahli waris. Atas sosialisasi tersebut para warga sangat antusias.

“Warga sangat antusias. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh warga terkait permasalahan ahli waris dan hibah. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui ilmu hukum waris dan pertanahan sehingga dapat meminimalisir permasalahan sengketa tanah oleh makelar yang tidak bertanggung jawab dan dapat menjaga kerukukan keluarga” ungkap Ilham Yuli Isdiyanto selaku pemateri Pada Minggu (20/02/22).

Pak Mugiyono selaku Kepala Dusun Pendul mengucapkan terima kasih dan senang sekali atas sosialisasi yang telah diselenggarakan. Setelah diselenggarakannya acara ini, Pak Mugiyono berharap agar rangkuman materi sosialisasi dapat disebarkan secara menyeluruh kepada warga yang tidak dapat hadir.

Ilham Yuli Isdiyanto Dosen FH UAD Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Waris dan Pertanahan

Februari 24, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Kelompok unit XV.A.1 Universitas Ahmad Dahlan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut bertemakan, “Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Waris dan Pertanahan”, yang bertempat di Dusun Ngentak, Argorejo, Sedayu, Bantul pada tanggal 21 Februari 2022. Adapun narasumber ialah, Ilham Yuli Isdiyanto selaku dosen FH UAD.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, diperoleh suatu permasalahan yaitu mengenai sertifikat tanah, hukum mengenai hak waris, dan perjanjian jual beli tanah. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Dusun Ngentak agar dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya hukum waris dan pertanahan. Sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat. Berdasarkan umpan balik dan respon dalam bentuk pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab kemudian berdiskusi bersama dengan saling menceritakan permasalahan yang ada di Desa Dusun Ngentak itu sendiri.

Berdasarkan diskusi dengan salah satu perangkat desa, dapat diketahui bahwa masyarakat Dusun Ngentak masih mempunyai permasalahan mengenai tanah dan hak waris. Kepemilikan sertifikat tanah sangat penting sebagai surat sah atas suatu tanah. Beberapa hal yang seharusnya diketahui oleh warga yaitu macam-macam hak atas tanah, dan apa saja yang harus diketahui sebelum melakukan jual beli tanah, proses pembuatan sertifikat tanah, dan hukum mengenai hak waris. Dengan demikian masyarakat dalam transaksi jual beli tanah mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dari pihak yang berkepentingan. Maka dari itu mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan mengangkat tema tersebut untuk dijadikan suatu kegiatan dan penyuluhan untuk warga Dusun Ngentak, Argorejo, Sedayu, Bantul.

Salah satu pertanyaan warga yang berkaitan dengan warisan, “Bagaimana bagian waris jika itu anak angkat?”, kemudian Ilham Yuli Isdiyanto menjawab bahwa menurut kompilasi hukum islam pembagian warisan untuk anak angkat adalah 1/3. Kemudian salah satu warga mencetuskan pertanyaan yaitu “Bagaimana jika mengganti ahli waris, tetapi tinggalnya sangat jauh, apakah bisa diwakilkan oleh notaris?”, narasumber pun menjawab bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan terkendala dengan jarak maka harus membuat surat perjanjian ahli waris dan ditanda tanganin oleh seluruh ahli waris lalu dikirim atau diposkan kepada yang bersangkutan. Pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli tanah juga menjadi permasalahan di Desa Dusun Ngentak ini, yaitu “Apakah sertifikat bisa balik nama apabila pemilik sertifikat tersebut sudah meningal dan pemilik tersebut berada dijarak yang jauh ?,” lalu narasumber menjawab bahwa jika tetap ingin balik nama harus mempunyai surat kematian dan seluruh ahli warisnya setuju.

Harapan dari sosialisasi dan penyuluhan ini agar masyarakat di Dusun Ngentak tidak salah pemahaman terkait dengan jual beli tanah dan hak waris serta dapat memecahkan masalah yang dialami oleh masyarakat di Dusun Ngentak.

Nurul Satria Abdi Dosen FH UAD Membahas Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Februari 23, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Kekerasan seksual semakin marak terjadi di lingkungan kampus. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus semakin meresahkan mahasiswa. Merespon hal demikian, BEM UAD mengadakan diskusi inklusif tentang, “Bagaimana UAD Membangun Ruang Aman dari Kekerasan Seksual?”. Pada kesempatan tersebut, Nurul Satria Abdi Dosen FH UAD menjadi salah satu narasumber. Diskusi ini diadakan pada Minggu 20 Februari 2022, di Ruang Serbaguna, Lantai 10 Kampus 4 UAD.

“UAD merupakan AUM yang bergerak dalam bidang pendidikan, sebagai AUM gerak langkah UAD harus sejalan dengan identitas Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah yang maksud dan tujuan adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”, kata Nurul Satria Abdi dalam diskusi inklusif pada Minggu (20/02/2022).

“Kekerasan seksual (sexual violence), eksploitasi seksual (sexual exploitation), pelecehan seksual (sexual harassment), persetujuan seksual di luar pernikahan yang sah (sexual consent), serangan seksual (sexual assault) dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam merupakan perbuatan yang merendahkan martabat, wibawa, kehormatan, dan kemuliaan manusia baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, oleh sebab itu perbuatan tersebut harus dijauhi agar kemuliaan manusia tetap terjaga”, tambah Satria.

“UAD dalam rangka untuk menjaga kemuliaan lembaga, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual mengupayakan melalui perubahan statuta, peraturan kepegawaian yang di dalamnya juga mengatur kode etik dan kode perilaku (Dosen-Tendik), membentuk Pedoman Hidup Kampus Islami yang merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan di dalam dan di luar kampus, dan pembentukan peraturan tentang Pengarusutamaan Gender jauh sebelum Permendikbud 30 Tahun 2021 diundangkan”, tambahnya.

“Saat ini UAD sedang merancang draf peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual serta perubahan peraturan disiplin mahasiswa yang sudah berumur sangat lama ( Peraturan Rektor yang ditetapkan tahun 1999)”, tutup Satria.

Oleh : Retno Damarina

Lantern Law Community Fakultas Hukum UAD Menggelar Kongres Ke-VI Tahun 2022

Februari 22, 2022/in Berita /by Tim Humas

Yogyakarta – Lantern Law Community atau LLC Fakultas Hukum UAD mengadakan kongres ke-VI pada 19 Februari 2022 di Laboratorium Hukum UAD. Lantern Law Community Fakultas Hukum UAD merupakan sebuah komunitas debat dan kepenulisan hukum serta sekaligus memberikan wadah kepada mahasiswa untuk lomba debat dan kepenulisan hukum.

Kongres ini merupakan agenda anggota LLC dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada organisasi LLC Fakultas Hukum UAD. Pada kongres tersebut membahas dan merumuskan aturan umum, mendengar, mengevaluasi, menerima serta mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban pengurus LLC FH UAD, merumuskan rekomendasi LLC FH UAD dan memilih pengurus LLC FH UAD untuk periode selanjutnya dengan jalan memilih direktur.

Pada kongres yang ke-VI LLC Fakultas Hukum UAD juga terpilihlah direktur baru atau peralihan kepemimpinan dari Direktur Egi Purnomo Aji kepada Tegar Lesmana sebagai Direktur baru LLC FH UAD. Adapun pesan yang disampaikan direktur terdahulu, untuk direktur baru LLC ialah, “Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi akan menjadi mudah jikalau dalam memimpin kita dibersamai oleh orang-orang yang saling mendukung untuk sebuah perubahan, menguatkan satu sama lain di kala menemui kejenuhan bahkan persoalan. Menjadi pemimpin mengajarkan banyak hal: kedisiplinan untuk sebuah perubahan, ketegasan guna terjalannya harapan yang direncanakan, tanggungjawab yang harus dijalankan bukan diperlihatkan, inisiatif guna tak mati di tangan sendiri, sehingga lahir regenerasi, dan konsistensi yang harus tetap berdiri, kendati kaki punya masa sendiri, akan tetapi, kaki lain siap sedia berganti untuk berdiri. Menjadi pemimpin dapat merencanakan sebuah perubahan atau perbaikan, akan tetapi ketika dibenturkan dengan suatu persoalan ganda yang mewajibkan memilih diantaranya: 1) SDM yang banyak, tapi perubahan nyata tak terjadi?, 2) SDM sedikit, tapi kompetensi terakui dengan niat nyata yang terbukti dengan prestasi? Maka, pemimpin harus berani membuat keputusan pilihan apa yang akan diambil. Di sinilah visoner seorang pemimpin diuji. Pilihan dapat diambil dengan ketika tak dapat merangkul semuanya, maka lakukan perubahan dengan memastikan lahirnya regenerasi sehingga harapan organisasi tidak mati, senada dengan slogan LLC “Lantern Law Community” (progresif, inovatif, dan raih prestasi). Kendati demikian, seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki jiwa besar yang dapat membuat keputusan besar tanpa ada satupun yang dirugikan, dengan kata lain, seharusnya pemimpin dapat membuat keputusan yang merangkul semuanya tanpa harus memilih salah satunya, bagaimana caranya? Temukanlah jawabannya!!!”, Kata Egi Purnomo Aji saat dihubungi pada Senin (21/02/2022).

Oleh : Retno Damarina

Rancang Bangun RUU-KUHP

April 4, 2018/in Berita /by Mufti Khakim

Jumat (30/3), kerjasama lintas cendekia hukum antar Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) berhasil digelar. Agenda kerjasama ini merupakan salah satu rangkaian yang dirancang oleh Asosiasai Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) PTM dengan mengangkat tema Rancang Bangun RUU-KUHP. Gelaran ini diwujudkan dalam konsep kuliah umum dengan model talk show demi menghindari suasana formal resmi, sehingga lebih santai namun serius disimak. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sebagai bagian dari APSIH-PTM mengutus salah satu dosen pidana, Mufti Khakim, S.H., M.H., sebagai satu di antara empat pembicara yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Secara spesifik, Mufti membincang tentang Delik-Delik Krusial dan Kontroversial dalam KUHP. Menurutnya, satu poin penting dari RUU-KUHP adalah perluasan delik perzinahaan, seharusnya tidak hanya terbatas pada orang yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan, baik keduanya atau salah satunya. Kategori perzinahan, tambahnya lagi, patut diupayakan termasuk di dalamnya adalah pasangan sesama jenis, sehingga mereka dapat dimasukkan sebagai delik pidana. Selain itu, sudah selayaknya saat ini, bahwa delik perzinahan tidak layak lagi masuk dalam delik aduan, tapi masuk dalam kategori delik umum. Walau kontroversi, namun bapak satu anak ini secara akademik perlu bagi para legislator untuk mempertimbangkan wujud urgensi rasa keagamaan, kesusilaan, keberagaman, dan keberadaban yang telah lahir secara sosial dalam masyarakat. Pertama, karena hukum pidana itu merupakan cerminan dari peradaban suatu bangsa dan negara. Maka, usaha revitalisasi, reorientasi, dan reevaluasi KHUP sangat mendesak dilakukan, utamanya menyangkut nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHP harus selaras dengan nilai Pancasila yang berketuhanan dan berperadaban.

Pos

Informasi Tentang